Politikus Golkar Kritik Aparat Hukum Terlibat Permainan Penguasa

JAKARTA - Demokrasi di Indonesia sedang dilanda ancaman serius jika aparat penegak hukum ikut berperan dalam pertarungan kekuasaan. Padahal dalam alam demokrasi aparat penegak hukum seharusnya di luar pertarungan kekuasaan.

Politikus muda Partai Golkar, Yayat Biaro mengingatkan, tugas utama aparat penegak hukum untuk memastikan terciptanya keteriban sipil. Bukan sebaliknya, kata dia malah ikut jadi pemain dalam pertarungan kekuasaan.

"Berlindung di balik demokrasi dan pluralisme tapi secara culas manfaatkan aparatur hukum untuk membungkam suara berbeda, ente orang dah pikun?" ujar Yayat dalam akun Twitter @yayatbiaro, Selasa (31/1/2017).

Anggota Komisi III DPR ini juga mengkritisi para pihak yang mengotot menuntut pembubaran Ormas Front Pembela Islam (FPI). Dia mencurigai ada motif tertentu di balik tuntutan tersebut. (Baca: Kriminalisasi Habib Rizieq Berpotensi Picu Kemarahan Umat Islam)

"Kita boleh tidak suka FPI, tapi hal itu tidak memberikan hak pada kita untuk tiadakan FPI. Keseragaman itu obsesi negara totaliter, bukan demokrasi," ucapnya. (Baca: Polda Jabar Tetapkan Imam Besar FPI Habib Rizieq Jadi Tersangka)

Polda Jawa Barat (Jabar) sudah resmi menetapkan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab sebagai tersangka. Ketua Dewan Pembina Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) Habib Rizieq Sihab dinyatakan tersangka dalam kasus dugaan penodaan Pancasila dan pencemaran nama baik.