Puan Maharani Sampaikan Program Prioritas Jokowi
Rabu, 25 Januari 2017 - 17:56 WIB
Puan Maharani Sampaikan Program Prioritas Jokowi
A
A
A
Sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada sidang kabinet paripurna di Istana Bogor, 4 Januari 2017 bahwa fokus Program Pemerintahan pada tahun 2017 adalah pemerataan kesejahteraan. Salah satu prioritas dalam melakukan pemerataan kesejahteraan tersebut, adalah perluasan akses Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik.
Menteri Koordinator bidan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani mengatakan, KIS dan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi program prioritas pemerintah dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan. Menurutnya peran dan kinerja BPJS Kesehatan dalam mengelola kepesertaan, iuran, dan manfaat akan sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan, khususnya dalam memenuhi pemenuhan kebutuhan dan jaminan kesehatan.
"Terkait agenda prioritas tersebut, BPJS Kesehatan memiliki peran sangat penting untuk ikut mewujudkannya," ujar Puan ketika memberi sambutan di rapat arahan strategis nasional BPJS Kesehatan 2017 di Palembang, Rabu (25/1/2017).
Menurutnya rapat arahan strategis nasional BPJS kesehatan tahun 2017 merupakan kesempatan yang baik untuk menyelaraskan strategi, program kerja, dan langkah strategis lainnya. Kesempatan ini kata dia akan dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan selama satu tahun ke depan.
"Saya harapkan seluruh Duta BPJS Kesehatan dapat memanfaatkan kegiatan ini dengan optimal untuk memperkuat peran BPJS Kesehatan dalam Pemerataan Kesejahteraan,” ucapnya.
Dia menambahkan, tahun 2017 menjadi periode sangat strategis untuk menjaga kesinambungan program sekaligus melakukan percepatan cakupan peserta, baik peserta pekerja penerima upah maupun pekerja bukan penerima upah. Sekarang, lanjut dia cakupan peserta BPJS Kesehatan mencapai 171,86 juta jiwa (per 23 Desember 2016), sementara target cakupan kepesertaan 2016 adalah sebesar 188,2 juta jiwa.
Maka itu, diakuinya perlu terobosan dalam peningkatan cakupan kepesertaan menuju universal health coverage pada tahun 2019 sebesar 254 juta jiwa atau 95% dari seluruh penduduk Indonesia. (Baca: HMI Berharap Program Pembangunan Pemuda Jadi Prioritas Jokowi)
“Dalam upaya menuju target universal health coverage tersebut, maka BPJS Kesehatan perlu memastikan seluruh sumber daya juga para pemangku kepentingan bergotong royong dalam membangun kapabilitas keuangan BPJS Kesehatan dan Kepuasan Pelayanan terhadap pemegang kartu KIS,” katanya.
Menteri Koordinator bidan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani mengatakan, KIS dan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi program prioritas pemerintah dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan. Menurutnya peran dan kinerja BPJS Kesehatan dalam mengelola kepesertaan, iuran, dan manfaat akan sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan, khususnya dalam memenuhi pemenuhan kebutuhan dan jaminan kesehatan.
"Terkait agenda prioritas tersebut, BPJS Kesehatan memiliki peran sangat penting untuk ikut mewujudkannya," ujar Puan ketika memberi sambutan di rapat arahan strategis nasional BPJS Kesehatan 2017 di Palembang, Rabu (25/1/2017).
Menurutnya rapat arahan strategis nasional BPJS kesehatan tahun 2017 merupakan kesempatan yang baik untuk menyelaraskan strategi, program kerja, dan langkah strategis lainnya. Kesempatan ini kata dia akan dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan selama satu tahun ke depan.
"Saya harapkan seluruh Duta BPJS Kesehatan dapat memanfaatkan kegiatan ini dengan optimal untuk memperkuat peran BPJS Kesehatan dalam Pemerataan Kesejahteraan,” ucapnya.
Dia menambahkan, tahun 2017 menjadi periode sangat strategis untuk menjaga kesinambungan program sekaligus melakukan percepatan cakupan peserta, baik peserta pekerja penerima upah maupun pekerja bukan penerima upah. Sekarang, lanjut dia cakupan peserta BPJS Kesehatan mencapai 171,86 juta jiwa (per 23 Desember 2016), sementara target cakupan kepesertaan 2016 adalah sebesar 188,2 juta jiwa.
Maka itu, diakuinya perlu terobosan dalam peningkatan cakupan kepesertaan menuju universal health coverage pada tahun 2019 sebesar 254 juta jiwa atau 95% dari seluruh penduduk Indonesia. (Baca: HMI Berharap Program Pembangunan Pemuda Jadi Prioritas Jokowi)
“Dalam upaya menuju target universal health coverage tersebut, maka BPJS Kesehatan perlu memastikan seluruh sumber daya juga para pemangku kepentingan bergotong royong dalam membangun kapabilitas keuangan BPJS Kesehatan dan Kepuasan Pelayanan terhadap pemegang kartu KIS,” katanya.
(kur)
