Pemerintah Diminta Buat Sistem Digital untuk Lindungi Anak
Jum'at, 20 Januari 2017 - 08:32 WIB
Pemerintah Diminta Buat Sistem Digital untuk Lindungi Anak
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VIII DPR Iskan Qolba Lubis berharap Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PP-PA) lebih optimal dan menjadi leading sector dalam memberikan supervisi terkait upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak.
"Selama ini kesadaran untuk melindungi perempuan dan anak masih kurang ketimbang pembangunan fisik. Padahal manusia nilainya lebih berharga dibanding fisik," kata Iskan saat Rapat Kerja (raker) bersama dengan Menteri PP-PA Yohana Yembise, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 19 Januari 2017.
Untuk itu, kata Iskan, perlu ada optimalisasi kinerja Kementerian PPPA, yang selama ini masih terkendala secara sumber daya.
"Sampai sekarang misalnya untuk program Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat (PATBM) baru ada di 68 kabupaten/kota, dari 517 kabupaten /kota yang ada, jadi masih sangat minim. Padahal bila semua sudah ada di setiap kabupaten/kota akan lebih terasa hasilnya," kata anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara ini.
Iskan juga berharap Kementerian PP-PA menggunakan sistem digital dalam melakukan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Sistem digital yang dimaksudnya dapat terkoneksi langsung dengan kepolisian.
"Sistem digitalisasi akan semakin berkembang pada masa yang akan datang, jadi perlu dibuat aplikasi yang memungkinkan masyarakat melakukan pengaduan ketika menghadapi kekerasan," ucap Iskan.
Penggunaan gawai (smartphone) saat ini sudah menyebar hingga ke pelosok desa. Oleh karena itu, Iskan menyarankan Kementerian PP-PA perlu mencoba memanfaatkan sistem digital agar perlindungan terhadap anak dan perempuan dapat efektif dan optimal dalam mengurangi kekerasan.
"Selama ini kesadaran untuk melindungi perempuan dan anak masih kurang ketimbang pembangunan fisik. Padahal manusia nilainya lebih berharga dibanding fisik," kata Iskan saat Rapat Kerja (raker) bersama dengan Menteri PP-PA Yohana Yembise, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 19 Januari 2017.
Untuk itu, kata Iskan, perlu ada optimalisasi kinerja Kementerian PPPA, yang selama ini masih terkendala secara sumber daya.
"Sampai sekarang misalnya untuk program Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat (PATBM) baru ada di 68 kabupaten/kota, dari 517 kabupaten /kota yang ada, jadi masih sangat minim. Padahal bila semua sudah ada di setiap kabupaten/kota akan lebih terasa hasilnya," kata anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara ini.
Iskan juga berharap Kementerian PP-PA menggunakan sistem digital dalam melakukan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Sistem digital yang dimaksudnya dapat terkoneksi langsung dengan kepolisian.
"Sistem digitalisasi akan semakin berkembang pada masa yang akan datang, jadi perlu dibuat aplikasi yang memungkinkan masyarakat melakukan pengaduan ketika menghadapi kekerasan," ucap Iskan.
Penggunaan gawai (smartphone) saat ini sudah menyebar hingga ke pelosok desa. Oleh karena itu, Iskan menyarankan Kementerian PP-PA perlu mencoba memanfaatkan sistem digital agar perlindungan terhadap anak dan perempuan dapat efektif dan optimal dalam mengurangi kekerasan.
(dam)
