Pidato Dibatasi 7 Menit, Menteri Jokowi Diharapkan Ubah Kultur

JAKARTA - Pengamat Sosial Budaya Universitas Indonesia (UI) Devie Rahmawati menilai, kebijakan pidato tujuh menit menteri menjadi bagian dari program revolusi mental yang menjadi ruh seluruh kebijakan negara di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pembatasan waktu, yang diformalkan melalui sebuah surat edaran menjadi cara untuk secara cepat dan drastis merubah kultur (mental) masyarakat Indonesia yang terbiasa menyampaikan pesan dengan metode high context.

"High context adalah cara berkomunikasi yang menggunakan simbol simbol, tidak langsung pada inti pembicaraan dan cenderung memakan waktu yang lebih panjang," ujarnya ketika dihubungi Sindonews, Selasa (17/1/2017).

Metode ini biasa digunakan masyarakat oleh masyarakat di Asia seperti Indonesia, Jepang dan China. Metode ini berbeda dengan gaya komunikasi low context yang menggunakan pesan pesan verbal yang langsung dan sederhana.

Sehingga penerima pesan tidak perlu berasumsi tentang makna dari pesan yang disampaikan. Metode komunikasi ini biasa digunakan oleh masyarakat barat yang terkenal sangat efisien.

"Langkah yang diambil presiden ini dugaan saya terkait dengan berbagai prioritas kerja yang ingin dicapai oleh pemerintah, yang diharapkan dapat terwujud dalam waktu yang efektif (tepat sasaran) dan efisien (cara yang cepat)," tutur dosen Komunikasi program Vokasi itu.

Dalam metode presentasi yang low context, sang penyampai pesan langsung masuk pada inti pembicaraan berupaya butir-butir persoalan atau capaian maupun solusi tanpa menggunakan pesan-pesan tersirat yang dibungkus oleh narasi panjang. Presentasi adalah keterampilan komunikasi yang dapat dilatih.

"Hanya saja, karena secara kultural, masyarakat kita masuk dalam kategori masyarakat high context maka dengan hadirnya kebijakan resmi negara, hal ini akan mampu mempercepat perubahan kultur tadi," pungkasnya.