Pemerintah Didorong Bentuk Cyber Army Hadapi Perang Cyber

Senin, 09 Januari 2017 - 11:10 WIB
Pemerintah Didorong...
Pemerintah Didorong Bentuk Cyber Army Hadapi Perang Cyber
A A A
JAKARTA - Pemerintah didorong segera membentuk tentara cyber (Cyber army) untuk menghadapai tren perang cyber yang melanda sejumlah negara belakangan ini.

Anggota Komisi I DPR Sukamta mengatakan, pembentukan cyber army dibutuhkan dan sejalan dengan pembentukan Badan Cyber Nasional (BCN).

"Seharusnya kita ini juga punya cyber army. Itu yang diusulkan teman-teman DPR dalam rapat-rapat Komisi I," ujar Sukamta saat dihubungi Sindonews, Senin (9/1/2016).

Sekretaris Fraksi PKS ini menuturkan, ke depan instalasi-instalasi vital negara, seperti pembangkit listrik, sistem lalu lintas, hingga sistem transaksi keuangan, akan dikendalikan secara digital.

Karenanya, lanjut Sukamta, pemerintah memiliki kepentingan membentuk BCN untuk mengantisipasi serangan para hacker terhadap instalasi penting.

Serangan cyber terhadap instalasi vital negara pernah dialami Ukraina. Politikus PKS ini menyebutkan, serangan tersebut dilakukan oleh Rusia.

"Coba misalnya nanti di Indonesia listrik mati, dimatikan oleh hacker selama lima jam. Ada berapa transaksi ekonomi rugi dan masyarakat menderita," tutur Sukamta.
(kri)
Berita Terkait
Kemenkes Waspada, Industri...
Kemenkes Waspada, Industri Kesehatan Jadi Sasaran Empuk Sindikat Kejahatan Cyber
Selalu Waspada, Ancamanan...
Selalu Waspada, Ancamanan Keamanan Siber Meningkat Selama Pandemi Covid-19
Ketika Anak SMK di Didik...
Ketika Anak SMK di Didik Jadi Ahli Cyber Security
Sosok Hendro Mardika,...
Sosok Hendro Mardika, Ingin Membangun Keamanan Transaksi Online
Kelompok Kriminal asal...
Kelompok Kriminal asal China APT41 Retas Data Media Taiwan dan Italia
9 Ancaman Siber yang...
9 Ancaman Siber yang Jadi Favorit Hacker di 2023, Mulai Game, Streaming, hingga Metaverse
Berita Terkini
57% Generasi Produktif...
57% Generasi Produktif di Pemilu 2029, Perindo Dorong Sinergi KPU dan Partai Perkuat Pendidikan Pemilih
9 Anggota KPI Pusat...
9 Anggota KPI Pusat 2026-2029 Pilihan DPR RI, Ini Daftar Namanya
Tok! DPR Sahkan RUU...
Tok! DPR Sahkan RUU PFII Jadi Undang-Undang
KPK Masih Periksa 8...
KPK Masih Periksa 8 Orang Terkait OTT Lombok Barat: Bupati, Kepala Dinas, hingga Sopir
KPK Sebut OTT Bupati...
KPK Sebut OTT Bupati Lombok Barat Naik ke Tahap Penyidikan
Rapat Paripurna DPR...
Rapat Paripurna DPR RI Hari Ini Sahkan RUU PFII hingga Tetapkan Anggota KPI
Infografis
4 Alasan Selat Hormuz...
4 Alasan Selat Hormuz Jadi Medan Perang Mematikan Antara Iran dan AS
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved