Kenaikan Biaya STNK dan BPKB Jadi Bola Panas di Kabinet Jokowi

JAKARTA - Kebijakan menaikkan biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) menjadi bola panas di internal kabinet Joko Widodo (Jokowi). Mereka saling lempar tanggung jawab mengenai pengusul kebijakan kenaikan tersebut.

Kondisi tidak kompaknya kabinet Jokowi ini terjadi mulai terlihat ketika kebijakan tersebut menuai polemik di publik. Kebijakan itu dinilai sangat membebani masyarakat karena kenaikannya mencapai dua hingga tiga kali lipat.

"Kapolri bilang itu temuan banggar DPR, tapi DPR enggak berkata begitu. Kementerian Keuangan dan Jokowi bilang kalau itu diajukan Kapolri," ujar Hidayat kepada SINDOnews melalui telepon, Minggu (8/1/2017).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan, Pemerintahan Jokowi seharusnya mengkaji ulang kebijakan kenaikan biaya STNK dan BPKB. Bukan sebaliknya, kata dia Pemerintahan Jokowi malah menaikkan bahan bakar minyak (BBM) dan tarif dasar listrik. (Baca: Kebijakan Pemerintahan Jokowi Bikin Bingung Masyarakat)

"BBM naik, listrik naik. Harga sembako jadi naik, kalau begitu kan rakyat jadi susah mau tidak mau kurangi kebutuhan," ucapnya.