Soal Tarif STNK, Sikap Pemerintah Jokowi Dinilai Lucu
Jum'at, 06 Januari 2017 - 07:06 WIB
Soal Tarif STNK, Sikap Pemerintah Jokowi Dinilai Lucu
A
A
A
JAKARTA - Sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mempertanyakan kenaikan signifikan pada tarif penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dianggap sebagai sesuatu yang lucu.
Pendapat Presiden Jokowi yang menilai kenaikan tarif hingga tiga kali lipat membebani masyarakat pun dikritik. "Sikap Presiden itu lucu," ujar Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan dalam keterangan tertulisnya, Kamis 5 Januari 2017.
"Bukankah kenaikan tarif tersebut diatur dalam PP Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang terbit 6 Desember 2016 yang sudah pasti ditandatangani Presiden sendiri? Kecuali kalau Presiden tidak tanda tangan maka bolehlah mempertanyakan," sambung Heri. (Baca juga: Kenaikan Biaya STNK dan BPKB Beratkan Masyarakat)
Menurut dia, kejadian tersebut membuktikan adanya missmanagement di dalam pemerintahan. "Tidak aneh jika urusan kenaikan biaya pengurusan kenderaan, BPKB, dan STNK, antara Kemenkeu dan Polri saling lempar tanggung jawab," katanya.
Apa yang dipertontokan Polri dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di depan publik itu pun dianggapnya sangat memalukan.
Politikus Partai Gerindra ini pun menyarankan agar presiden sebagai pimpinan tertinggi sebaiknya segera meluruskan polemik tersebut. "Kalau pakai akal sehat, kenaikan tarif ini, kan lewat PP Nomor 60 tentang Jenis dan Tarif PNBP," katanya.
Artinya lanjut Heri, tarif pengurusan STNK dan BPKB itu domainnya Direktorat Jenderal (Ditjen) Anggaran Kemenkeu. "Sepertinya mudah melacaknya, tapi kok jadi saling melempar? Harus dikatakan bahwa mekanisme tarif final, itu pasti melalui Ditjen Anggaran Kemenkeu," ucapnya.
Menurut dia, seharusnya Presiden memanggil pihak terkait soal kenaikan tarif itu.
Dia mengingatkan pemerintah dalam mengambil kebijakan harus mempertimbangkan situasi ekonomi dan kemampuan masyarakat. "Kalau seperti sekarang, kan jadi lucu sekali," ungkapnya.
Dia pun meminta pemerintah menyudahi hal-hal yang membuat gaduh dan membingungkan masyarakat. Atas polemik kenaikan STNK dan BPKB yang mencapai tiga kali lipat itu Heri berharap presiden mengambil langkah-konkret dengan memanggil Kemenko Perekonomian, Kemenkeu, dan Polri untuk membuat rapat terbatas terkait polemik tersebut.
"Kalau perlu tampilkan ke publik mekanisme perhitungan tarifnya," katanya.
Dia juga berharap Presiden memerintahkan Kemenkeu dan Polri tidak membuat pernyataan yang membuat gaduh dan bingung mayarakat. Sikap seperti itu, kata dia, justru menggangu wibawa pemerintah di mata masyarakat.
Dia juga menyarankan pemerintah memperhatikan kondisi sosial, ekonomi masyarakat, ketika menghitung tarif yang ada. "Sebisa mungkin tarif disesuaikan dengan kemampuan masyarakat, mungkin dengan kluster, contoh untuk sarana angkutan umum," katanya.
Presiden, kata dia, harus menunjukkan kepemimpinan yang kuat dan dapat menjamin kepastian sehingga setiap kebijakan yang dibuat tidak membuat masyarakat bingung.
"Energi kita hanya habis terbuang pada hal-hal yang tidak produktif. Sudah seharusnya energi itu diarahkan pada bagaimana meningkatkan realisasi penerimaan PNBP yang pada tahun 2016 lalu, baru mencapai kurang-lebih 70% dari target," tuturnya.
Pendapat Presiden Jokowi yang menilai kenaikan tarif hingga tiga kali lipat membebani masyarakat pun dikritik. "Sikap Presiden itu lucu," ujar Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan dalam keterangan tertulisnya, Kamis 5 Januari 2017.
"Bukankah kenaikan tarif tersebut diatur dalam PP Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang terbit 6 Desember 2016 yang sudah pasti ditandatangani Presiden sendiri? Kecuali kalau Presiden tidak tanda tangan maka bolehlah mempertanyakan," sambung Heri. (Baca juga: Kenaikan Biaya STNK dan BPKB Beratkan Masyarakat)
Menurut dia, kejadian tersebut membuktikan adanya missmanagement di dalam pemerintahan. "Tidak aneh jika urusan kenaikan biaya pengurusan kenderaan, BPKB, dan STNK, antara Kemenkeu dan Polri saling lempar tanggung jawab," katanya.
Apa yang dipertontokan Polri dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di depan publik itu pun dianggapnya sangat memalukan.
Politikus Partai Gerindra ini pun menyarankan agar presiden sebagai pimpinan tertinggi sebaiknya segera meluruskan polemik tersebut. "Kalau pakai akal sehat, kenaikan tarif ini, kan lewat PP Nomor 60 tentang Jenis dan Tarif PNBP," katanya.
Artinya lanjut Heri, tarif pengurusan STNK dan BPKB itu domainnya Direktorat Jenderal (Ditjen) Anggaran Kemenkeu. "Sepertinya mudah melacaknya, tapi kok jadi saling melempar? Harus dikatakan bahwa mekanisme tarif final, itu pasti melalui Ditjen Anggaran Kemenkeu," ucapnya.
Menurut dia, seharusnya Presiden memanggil pihak terkait soal kenaikan tarif itu.
Dia mengingatkan pemerintah dalam mengambil kebijakan harus mempertimbangkan situasi ekonomi dan kemampuan masyarakat. "Kalau seperti sekarang, kan jadi lucu sekali," ungkapnya.
Dia pun meminta pemerintah menyudahi hal-hal yang membuat gaduh dan membingungkan masyarakat. Atas polemik kenaikan STNK dan BPKB yang mencapai tiga kali lipat itu Heri berharap presiden mengambil langkah-konkret dengan memanggil Kemenko Perekonomian, Kemenkeu, dan Polri untuk membuat rapat terbatas terkait polemik tersebut.
"Kalau perlu tampilkan ke publik mekanisme perhitungan tarifnya," katanya.
Dia juga berharap Presiden memerintahkan Kemenkeu dan Polri tidak membuat pernyataan yang membuat gaduh dan bingung mayarakat. Sikap seperti itu, kata dia, justru menggangu wibawa pemerintah di mata masyarakat.
Dia juga menyarankan pemerintah memperhatikan kondisi sosial, ekonomi masyarakat, ketika menghitung tarif yang ada. "Sebisa mungkin tarif disesuaikan dengan kemampuan masyarakat, mungkin dengan kluster, contoh untuk sarana angkutan umum," katanya.
Presiden, kata dia, harus menunjukkan kepemimpinan yang kuat dan dapat menjamin kepastian sehingga setiap kebijakan yang dibuat tidak membuat masyarakat bingung.
"Energi kita hanya habis terbuang pada hal-hal yang tidak produktif. Sudah seharusnya energi itu diarahkan pada bagaimana meningkatkan realisasi penerimaan PNBP yang pada tahun 2016 lalu, baru mencapai kurang-lebih 70% dari target," tuturnya.
(dam)
