2017, Masyarakat Dapat Kado Pahit dari Pemerintah

JAKARTA - DPR mempertanyakan alasan pemerintah menaikkan biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mencapai dua hingga tiga kali lipat. Kebijakan tersebut dinilai sangat tidak tepat.

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon mengatakan, dampak kebijakan tersebut sangat memengaruhi kebutuhan hidup masyarakat. Menurutnya, pemerintah jangan sekadar memikirkan penerimaan negara tanpa melihat tingkat kehidupan masyarakatnya.

"Awal tahun 2017 masyarakat kembali mendapat kado pahit dari pemerintah," ujar Fadli melalui keterangan pers yang diterima SINDOnews, Kamis (5/1/2016).

Politikus Partai Gerindra ini khawatir kebijakan ini malah memperburuk kondisi Indonesia. Bahkan, akibat kebijakan ini kata dia bisa saja keuangan negara semakin tidak sehat. (Baca: Masyarakat Kelas Bawah Paling Merasakan Kenaikan STNK, Listrik dan BBM)

"Kalau masyarakat terus-menerus diberi kado pahit, jangan berharap perekonomian kita akan membaik," ucapnya.