Tarif STNK Naik, Pemerintah Cekik Biaya Hidup Masyarakat
Rabu, 04 Januari 2017 - 15:11 WIB
Tarif STNK Naik, Pemerintah Cekik Biaya Hidup Masyarakat
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah dinilai sama saja mencekik kebutuhan hidup masyarakat dengan menaikkan biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BKPB) yang mencapai dua hingga tiga kali lipat. Beban paling berat dirasakan oleh kaum buruh, petani, nelayan dan pedagang yang memiliki sepeda motor.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono mengingatkan, dampak kenaikan biaya STNK dan BPKB atau road tax akan berdampak meningkatnya inflansi dan biaya ekonomi di sektor transportasi barang dan jasa. Dia menambahkan akibat kebijakan tersebut juga memengaruhi peningkatan logistik yang semakin memperburuk perekonomian nasional dan ekonomi rumah tangga.
"Ini bukti pemerintah semakin mencekik ekonomi masyarakat," ujar Arief kepada SINDOnews melalui telepon, Rabu (4/1/2017).
Menurutnya kondisi masyarakat semakin buruk dengan dikuranginya subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan tarif dasar listrik (TDL). Apalagi, hasil perkebunan para petani dibebani dengan pajak ekspor. (Baca: Biaya STNK dan BPKB Naik, Kapolri Sebut Temuan BPK dan DPR)
"Semua ini menunjukkan kalau Pemerintah Joko Widodo -Jusuf Kalla sudah kalap karena penerimaan pajak tidak pernah mencapai target," ucapnya.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono mengingatkan, dampak kenaikan biaya STNK dan BPKB atau road tax akan berdampak meningkatnya inflansi dan biaya ekonomi di sektor transportasi barang dan jasa. Dia menambahkan akibat kebijakan tersebut juga memengaruhi peningkatan logistik yang semakin memperburuk perekonomian nasional dan ekonomi rumah tangga.
"Ini bukti pemerintah semakin mencekik ekonomi masyarakat," ujar Arief kepada SINDOnews melalui telepon, Rabu (4/1/2017).
Menurutnya kondisi masyarakat semakin buruk dengan dikuranginya subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan tarif dasar listrik (TDL). Apalagi, hasil perkebunan para petani dibebani dengan pajak ekspor. (Baca: Biaya STNK dan BPKB Naik, Kapolri Sebut Temuan BPK dan DPR)
"Semua ini menunjukkan kalau Pemerintah Joko Widodo -Jusuf Kalla sudah kalap karena penerimaan pajak tidak pernah mencapai target," ucapnya.
(kur)
