DPR Protes Pemerintah Sepihak Menaikkan Biaya STNK dan BPKB

JAKARTA - Kebijakan pemerintah menaikkan biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mencapai dua hingga tiga kalilipat dianggap sangat membebani masyarakat. Maka itu, DPR protes atas kebijakan pemerintah yang dinilai sepihak.

Anggota Komisi III DPR, Wenny Warouw mengingatkan, seharusnya pemerintah mengonsultasikan terlebih dahulu ke DPR sebelum memutuskan kebijakan tersebut. Alasannya, kebijakan tersebut sangat memengaruhi beban hidup masyarakat.

"Itu berlebihan, seharusnya dibicarakan dengan wakil rakyat, karena ini membebani rakyat‎," ujar Wenny dalam perbincangannya dengan SINDOnews melalui telepon, Selasa (3/1/2017).

Menurutnya kebijakan yang dibuat sepihak itu semakin menunjukkan Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) egois. Seharusnya, kata dia ada sosiasilasi terlebih dahulu mengenai kebijakan tersebut. (Baca: Kebijakan Menaikkan Biaya STNK dan BPKB Perlu Dikaji Ulang)

"‎Tiba-tiba rakyat kaget, orang mau bayar pajak, oh uang enggak cukup, tiba-tiba dinaikkan," ucapnya.