Kenaikan Biaya STNK Jadi Kado Pahit Pemerintah untuk Masyarakat
Senin, 02 Januari 2017 - 15:56 WIB
Kenaikan Biaya STNK Jadi Kado Pahit Pemerintah untuk Masyarakat
A
A
A
JAKARTA - Kebijakan pemerintah menaikkan biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang akan diterapkan pada 6 Januari mendatang menuai kritik.
Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menganggap kebijakan menaikkan biaya pengurusan surat-surat kendaran bermotor, baik roda dua maupun roda empat sebagai kado pahit untuk masyarakat dari Pemerintah Joko Widodo.
"Kenaikan STNK dan BPKP merupakan kado pahit dari Pemerintahan Jokowi kepada rakyat," kata Uchok kepada SINDOnews, Senin (2/1/2017).
Apalagi, kata dia, pada saat bersamaan harga-harga kebutuhan pokok masyarakat juga masih tinggi. (Baca juga: Kenaikan Biaya STNK dan BPKB Memberatkan Masyarakat)
Uchok menganggap, tidak semua alokasi anggaran dari pendapatan sektor pajak kendaraan untuk pembangunan infrastruktur jalan. Hal tersebut dikatakannya dapat dibuktikan dari kondisi infrasktuktur jalan di daerah yang belum seluruhnya mulus.
Belum lagi, kata dia, soal transparansi dari sektor pajak kendaraan yang disetorkan kepada kas negara.
"Hal ini sangat dirahasiakan negara, dan pemerintah selalu mempublikasi anggaran pajak kendaraan bukan yang akurat, selalu berasumsi sehingga kenaikan ini berpotensi merugikan negara," tuturnya.
Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menganggap kebijakan menaikkan biaya pengurusan surat-surat kendaran bermotor, baik roda dua maupun roda empat sebagai kado pahit untuk masyarakat dari Pemerintah Joko Widodo.
"Kenaikan STNK dan BPKP merupakan kado pahit dari Pemerintahan Jokowi kepada rakyat," kata Uchok kepada SINDOnews, Senin (2/1/2017).
Apalagi, kata dia, pada saat bersamaan harga-harga kebutuhan pokok masyarakat juga masih tinggi. (Baca juga: Kenaikan Biaya STNK dan BPKB Memberatkan Masyarakat)
Uchok menganggap, tidak semua alokasi anggaran dari pendapatan sektor pajak kendaraan untuk pembangunan infrastruktur jalan. Hal tersebut dikatakannya dapat dibuktikan dari kondisi infrasktuktur jalan di daerah yang belum seluruhnya mulus.
Belum lagi, kata dia, soal transparansi dari sektor pajak kendaraan yang disetorkan kepada kas negara.
"Hal ini sangat dirahasiakan negara, dan pemerintah selalu mempublikasi anggaran pajak kendaraan bukan yang akurat, selalu berasumsi sehingga kenaikan ini berpotensi merugikan negara," tuturnya.
(dam)
