Kenaikan Biaya STNK Jadi Kado Pahit Pemerintah untuk Masyarakat

JAKARTA - Kebijakan pemerintah menaikkan biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang akan diterapkan pada 6 Januari mendatang menuai kritik.

Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menganggap ‎kebijakan menaikkan biaya pengurusan surat-surat kendaran bermotor, baik roda dua maupun roda empat sebagai kado pahit untuk masyarakat dari Pemerintah Joko Widodo.

‎"Kenaikan STNK dan BPKP merupakan kado pahit dari Pemerintahan Jokowi kepada rakyat‎," kata Uchok kepada SINDOnews, Senin (2/1/2017).

Apalagi, kata dia, pada saat bersamaan harga-harga kebutuhan pokok masyarakat juga masih tinggi. (Baca juga: Kenaikan Biaya STNK dan BPKB Memberatkan Masyarakat)

Uchok menganggap, tidak semua alokasi anggaran dari pendapatan sektor pajak kendaraan untuk pembangunan infrastruktur jalan‎. Hal tersebut dikatakannya dapat dibuktikan dari kondisi infrasktuktur jalan di daerah yang belum seluruhnya mulus.

Belum lagi, kata dia, ‎soal transparansi dari sektor pajak kendaraan yang disetorkan kepada kas negara.

‎"Hal ini sangat dirahasiakan negara, dan pemerintah selalu mempublikasi anggaran pajak kendaraan bukan yang akurat, selalu berasumsi sehingga kenaikan ini berpotensi merugikan negara‎," tuturnya.