Hanya Untungkan China, Kebijakan Bebas Visa Harus Dievaluasi
Rabu, 28 Desember 2016 - 16:27 WIB
Hanya Untungkan China, Kebijakan Bebas Visa Harus Dievaluasi
A
A
A
JAKARTA - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendesak pemerintah segera mengevaluasi kebijakan bebas visa. Kebijakan tersebut dinilai menjadi salah satu sebab banjir tenaga kerja asing (TKA) asal China masuk ke Indonesia.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP Arsul Sani mengatakan, berdasarkan kesepakatan antara Komisi I, Komisi III dan Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) serta sejumlah kementerian di bawahnya, kebijakan bebas visa akan dievaluasi setelah diterapkan selama satu tahun.
"Tidak menutup kemungkinan Komisi III akan menyampaikan usulan (evaluasi kebijakan bebas visa) melalui Menkumham," ujar Arsul di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (28/12/2016).
Sekjen PPP ini menambahkan, kebijakan bebas visa tidak sepenuhnya menguntungkan bagi Indonesia. Contohnya China, kebijakan bebas visa di Indonesia tidak serta merta resiprokal atau timbal balik bagi negara tirai bambu tersebut.
"Kalau kita pergi ke Hong Kong, China memberikan bebas visa 72 jam. Indonesia tidak termasuk dalam list negara bebas visa itu. Khusus untuk China, harus ditinjau kembali, khususnya terkait prinsip resiprokal yang tidak berjalan," ucap Arsul.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP Arsul Sani mengatakan, berdasarkan kesepakatan antara Komisi I, Komisi III dan Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) serta sejumlah kementerian di bawahnya, kebijakan bebas visa akan dievaluasi setelah diterapkan selama satu tahun.
"Tidak menutup kemungkinan Komisi III akan menyampaikan usulan (evaluasi kebijakan bebas visa) melalui Menkumham," ujar Arsul di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (28/12/2016).
Sekjen PPP ini menambahkan, kebijakan bebas visa tidak sepenuhnya menguntungkan bagi Indonesia. Contohnya China, kebijakan bebas visa di Indonesia tidak serta merta resiprokal atau timbal balik bagi negara tirai bambu tersebut.
"Kalau kita pergi ke Hong Kong, China memberikan bebas visa 72 jam. Indonesia tidak termasuk dalam list negara bebas visa itu. Khusus untuk China, harus ditinjau kembali, khususnya terkait prinsip resiprokal yang tidak berjalan," ucap Arsul.
(kri)
