Menaker Targetkan 500 Desa Migran Produktif

JAWA BARAT - Pemerintah terus berupaya meningkatkan pelayanan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia. Salah satunya melalui program Desa Migran Produktif (Desmigratif).

Desmigratif adalah upaya Kemnaker untuk mengembangkan desa yang menjadi kantong-kantong tenaga kerja Indonesia (TKI).

Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri mengatakan, Desmigratif merupakan pelayanan dan perlindungan TKI secara terpadu dan berbasis desa.

Program ini terdiri atas seperangkat rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu oleh Kemnaker bersama kementerian dan lembaga, termasuk pemerintah desa. Sasarannya, yaitu TKI yang akan berangkat ke luar negeri, TKI purna, dan keluarga TKI.

“Menjadi TKI ke luar negeri adalah hak setiap orang dan menjadi TKI merupakan pilihan. Negara hadir untuk melayani dan melindungi TKI sejak pra hingga kembali ke daerah asal harus aman, cepat, mudah dan berbiaya murah, Semua dilakukan sejak dari unit terkecil, yaitu desa.” tutur Hanif saat memberikan sambutan pada acara pencanangan Program Desmigratif di Desa Kenanga, Indramayu, Jawa Barat, Selasa 27 Desember 2016.

Hanif menjelaskan ada empat kegiatan utama dalam program Desmigratif ini. Pertama, membuka Pusat Layanan Migrasi. Setiap orang atau warga desa yang hendak berangkat ke luar negeri mendapatkan pelayanan di balai desa melalui peran dari pemerintah desa.

Informasi yang bisa didapat dari Pusat Layanan Migrasi antara lain informasi pasar kerja, bimbingan kerja, informasi mengenai bekerja ke luar negeri dan lain-lain, termasuk pengurusan dokumen awal.

Kedua, kegiatan yang terkait usaha produktif. Kegiatan ini untuk membantu pasangan dari TKI yang bekerja di luar negeri agar mereka memiliki keterampilan dan kemauan membangun usaha-usaha produktif.

Kegiatan ini mencakup pelatihan untuk usaha produktif, pendampingan untuk usaha produktif, bantuan sarana produktif hingga pemasarannya. Melalui upaya itu diharapkan TKI menjadi produktif saat kembali di kampung halaman.

Ketiga, kegiatan untuk menangani anak-anak TKI atau anak-anak buruh migran dalam bentuk community parenting. Dengan kegiatan ini, kata Hanif, anak-anak TKI diasuh bersama-sama oleh masyarakat dalam suatu pusat belajar-mengajar.

Menurut dia, dalam konteks itu, orangtua dan pasangan yang tinggal di rumah diberikan pelatihan tentang cara membesarkan atau merawat anak secara baik agar bisa terus bersekolah mengembangkan kreativitas sesuai dengan masa kanak-kanak mereka.

Keempat, penguatan usaha produktif untuk jangka panjang dalam bentuk koperasi usaha. Menurut dia, koperasi TKI yang kuat bisa menjadi fasilitator pengembangan usaha produktif di masyarakat ataupun kepentingan lain seperti tabungan dan investasi.

Pada pelaksanaannya, dari 50 kabupaten kantong-kantong TKI telah ditetapkan dua desa percontohan program tersebut. Dua desa itu adalah Kenanga di Indramayu dan Desa Kuripan di Wonosobo.

Pada tahun 2017 akan ada 100 desa yang akan menjadi desmigratif di 50 kabupaten/kota dan khusus di wilayah Nusa Tenggara Timur akan dibentuk 20 desmigratif dari 10 kabupaten/kota kantong TKI.

Beberapa kabupaten tersebut antara lain di provinsi Sumatera Utara, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Hingga tahun 2019 ditargetkan ada 500 desa desmigratif dari 200 kabupaten/kota. Desa Kenanga, Indramayu yang menjadi desa percontohan telah mendapatkan pelatihan.

Adapun pelatihan itu berupa pembuatan produk dari potensi desa, antara lain kerupuk kulit ikan, kerupuk udang, keripik manga, manisan manga, dodol mangga, sirup mangga, baso soji, abon sapi, dan rempeyek.

Sementara di Desa Kuripan, Wonosobo, pelatihan yang didapatkan antara lain pengolahan salak, singkong, daging ayam, telur puyuh serta memberikan pelatihan keterampilan membatik.

Kedua desa itu juga mendapatkan pelatihan pengemasan sampai dengan pemasaran produk. Pelatihan melibatkan Balai Besar Perluasan dan Kerja Lembang, BLK Semarang, dan Asosiasi Pemandu Wirausaha Indonesia.

Desmigratif juga memiliki manfaat selain memberdayakan TKI mulai dari desa.

Hanif mengungkapkan program ini dirancang sekaligus untuk menekan jumlah TKI nonprosedural yang termasuk dalam kategori tindak pidana perdagangan manusia (human trafficking) yang kerap melibatkan masyarakat desa sebagai korbannya.

“Melalui pusat layanan migrasi di desa kita percaya bahwa pencegahan TKI nonprosedural bisa di tekan karena selama ini calo-calo banyak beredar di desa dan calo-calo ini atau sponsor juga merekrut warga desa untuk kepentingan kerja di luar negeri,” tuturnya.

Dia mengharapkan dukungan semua pihak agar desmigratif bisa berjalan secara maksimal untuk peningkatan kualitas migrasi pelayanan migrasi dan perlindungan migrasi.

Menurut dia, langkah itu dilakukan agar migrasi ke luar negeri bisa berlangsung cepat, mudah, murah, dan aman.

Pada program ini, Kemnaker menggandeng dua perusahaan BUMN, yaitu Telkom dan BNI. Telkom akan memberikan dukungan dalam pengembangan kampung digital dan penyediaan teknologi informasi untuk peningkatan kewirausahaan Desmigratif salah satunya melalui pemasaran online.

Sementara BNI akan mendukung dalam pengelolaan rumah belajar Desmigratif sebagai sarana edukasi masyarakat.