Dicecar DPD Soal Perbaikan Kualitas Kesehatan, Begini Jawaban Menkes
Senin, 19 Desember 2016 - 15:37 WIB
Dicecar DPD Soal Perbaikan Kualitas Kesehatan, Begini Jawaban Menkes
A
A
A
JAKARTA - Permasalahan kebijakan pendidikan dokter layanan prima (DLP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) hingga penyakit menular yang dipertanyakan Komite III DPD dijawab Menteri Kesehatan (Menkes) Nila Moeloek. Dirinya mengakui bahwa program DLP belakangan ini menimbulkan berbagai polemik.
Namun, kata dia, tentunya sebagai pemerintah, program ini tetap dilaksanakan. “Karena bagaimanapun misi dan visi Presiden Joko Widodo dalam Nawacita ingin mewujudkan Indonesia sehat,” ujar Nila Moeloek dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komite III DPD, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/12/2016).
Dia mengklaim, pemerintah menginginkan masyarakat yang sehat dengan program itu. Untuk itu mindset masyarakat, lanjut dia, harus didukung dengan layanan kesehatan seperti akses dan mutu.
“Kita harus merubah mindset masyarakat agar bisa hidup sehat,” katanya. Dirinya pun berpendapat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah memberikan layanan kesehatan bagi kalangan yang kurang mampu.
Untuk itu harus diutamakan kesehatan dalam pembangunan, terutama dalam penguatan layan kesehatan dimana harus melihat sistem pelayanan khususnya di Indonesia. “Terutama dalam sistem rujukan dan peningkatan mutu. Maka asuransi yang bersifat gotong royong ini sangat diperlukan,” paparnya.
Pada kesempatan itu, dirinya pun mengakui memasuki era saat ini penyangkit tidak menular kian pesat. Salah satunya diabetes mellitus (kencing manis).
Menurut dia, tentunya penyakit ini menjadi ancaman bagi Indonesia. “Penyakit ini kurang lebih 24% dari jumlah penduduk Indonesia. Kita bisa melihat bukan hanya di perkotaan tapi di pedesaan,” pungkasnya.
Namun, kata dia, tentunya sebagai pemerintah, program ini tetap dilaksanakan. “Karena bagaimanapun misi dan visi Presiden Joko Widodo dalam Nawacita ingin mewujudkan Indonesia sehat,” ujar Nila Moeloek dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komite III DPD, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/12/2016).
Dia mengklaim, pemerintah menginginkan masyarakat yang sehat dengan program itu. Untuk itu mindset masyarakat, lanjut dia, harus didukung dengan layanan kesehatan seperti akses dan mutu.
“Kita harus merubah mindset masyarakat agar bisa hidup sehat,” katanya. Dirinya pun berpendapat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah memberikan layanan kesehatan bagi kalangan yang kurang mampu.
Untuk itu harus diutamakan kesehatan dalam pembangunan, terutama dalam penguatan layan kesehatan dimana harus melihat sistem pelayanan khususnya di Indonesia. “Terutama dalam sistem rujukan dan peningkatan mutu. Maka asuransi yang bersifat gotong royong ini sangat diperlukan,” paparnya.
Pada kesempatan itu, dirinya pun mengakui memasuki era saat ini penyangkit tidak menular kian pesat. Salah satunya diabetes mellitus (kencing manis).
Menurut dia, tentunya penyakit ini menjadi ancaman bagi Indonesia. “Penyakit ini kurang lebih 24% dari jumlah penduduk Indonesia. Kita bisa melihat bukan hanya di perkotaan tapi di pedesaan,” pungkasnya.
(kri)
