Pemberantasan Korupsi Era Jokowi-JK Alami Keterlambatan

JAKARTA - Pemuda Muhammadiyah menilai upaya pemberantasan praktek korupsi di era Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) ‎mengalami keterlambatan yang signifikan. Terutama terkait dengan peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Fenomena menurunnya kepercayaan publik terhadap KPK terkait masih banyak kasus korupsi besar yang belum bisa dituntaskan oleh lembaga antirasuah itu.

"Kasus Century, kasus BLBI, kasus Reklamasi dan Rumah Sakit Sumber Waras, sama sekali belum terlihat titik terang penyelesaiannya," ‎ujar Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah ‎Dahnil Anzar Simanjuntak kepada Sindonews, Jumat (9/12/2016).

Bahkan, khusus untuk kasus Reklamasi dan Sumber Waras, KPK dianggap terkesan tersandera dan ragù bertindak. "Bangun, di tengah turunnya kepercayaan publik tersebut," katanya.

Sesungguhnya, lanjut dia, publik masih sangat berharap KPK segera mengembalikan kepercayaan publik tersebut dengan melakukan akselerasi dengan berani menyelesaikan kasus-kasus besar tersebut, termasuk Reklamasi dan Rumah Sakit Sumber Waras yang mendapat atensi tinggi dari publik Indonesia.

"Bila KPK terang dan tegas, Pemuda Muhammadiyah meyakini publik akan berdiri kokoh mendukung KPK," paparnya. Hal itu dikatakannya ‎dalam rangka Hari Antikorupsi yang diperingati pada 9 Desember 2016.