Pemerintah Terima 16 Ribu Laporan Pungli dari Masyarakat
Jum'at, 09 Desember 2016 - 12:08 WIB
Pemerintah Terima 16 Ribu Laporan Pungli dari Masyarakat
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan, pemerintah telah mendapatkan laporan sebanyak 16 ribu kasus terkait masalah pungutan liar (Pungli) dari masyarakat.
Hal itu disampaikan Wiranto usai menggelar rapat dengan Ketua Saber Pungli, Irwasum Mabes Polri Komjen Pol Dwi Priyatno. Pihaknya mengaku, akan tetap melakukan kontrol pengawasan dan pengendalian tim Saber Pungli.
"Sebagian sudah kita sampaikan kepada instansi terkait yang memang terlibat masalah pungli itu," ujar Wiranto di Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (9/12/2016).
Menurut Wiranto, laporan dari masyarakat mengenai aksi pungli yang terjadi di lapangan cukup membantu pemerintah dalam menangani pungli. Setidaknya, kata Wiranto, pungli di masyarakat lambat laun bisa terkikis.
Mantan Menhankam Pangab ini meminta masyarakat tidak perlu khawatir untuk melaporkan aksi pungli yang beredar di masyarakat. Ia menjamin identitas pelapor akan dilindungi.
"Karena itu kalau tanggapan masyarakat bahwa seakan-akan ini hanya bersifat periodik di situ nanti surut lagi, enggak. Justru kata saber, sapu bersih, menjadi pedoman kita bahwa sebelum bersih tidak akan berhenti," pungkasnya.
Hal itu disampaikan Wiranto usai menggelar rapat dengan Ketua Saber Pungli, Irwasum Mabes Polri Komjen Pol Dwi Priyatno. Pihaknya mengaku, akan tetap melakukan kontrol pengawasan dan pengendalian tim Saber Pungli.
"Sebagian sudah kita sampaikan kepada instansi terkait yang memang terlibat masalah pungli itu," ujar Wiranto di Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (9/12/2016).
Menurut Wiranto, laporan dari masyarakat mengenai aksi pungli yang terjadi di lapangan cukup membantu pemerintah dalam menangani pungli. Setidaknya, kata Wiranto, pungli di masyarakat lambat laun bisa terkikis.
Mantan Menhankam Pangab ini meminta masyarakat tidak perlu khawatir untuk melaporkan aksi pungli yang beredar di masyarakat. Ia menjamin identitas pelapor akan dilindungi.
"Karena itu kalau tanggapan masyarakat bahwa seakan-akan ini hanya bersifat periodik di situ nanti surut lagi, enggak. Justru kata saber, sapu bersih, menjadi pedoman kita bahwa sebelum bersih tidak akan berhenti," pungkasnya.
(kri)
