Penjelasan Mendikbud Terkait Moratorium Ujian Nasional
Penjelasan Mendikbud Terkait Moratorium Ujian Nasional
A
A
A
YOGYAKARTA - Pemerintah akan menangguhkan atau moratorium Ujian Nasional (UN) dan ini terus menimbulkan polemik. Merespons permasalahan ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, membeberkan alasan kenapa tidak perlu ada UN.
Menurut Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) periode 2000-2016 ini, salah satu kekurangan dari UN yang dilakukan selama ini adalah mengenai soal-soal pilihan ganda.
"Semua ahli pendidikan tahu, pilihan ganda itu hanya sampai deteksi tingkat kemampuan level tiga, yaitu mengenal, menghafal, dan mengaplikasikan yang dikenal dan dihafal," kata Muhadjir di Taman Siswa, Yogyakarta, Selasa (6/12/2016).
"Tapi untuk berpikir kritis, berpikir inovatif sampai jadi pencipta, kreatif, itu (pilihan ganda) bukan tempatnya dengan cara pilihan ganda. Karena itu yang kami gagas, sejak ujian nanti harus ada pilihan-pilihan banyak seperti esai," imbuhnya.
Hal itu kata dia, untuk membuka tabir misteri kritis siswa-siswa di sekolah yang selama ini tidak terungkap melalui UN. Dia mengaku dalam waktu dekat ini akan menyampaikan gagasan kebijakan itu pada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Kalau sistem ujian ini kita rombak, praktis guru juga harus beradaptasi, kemudian organisasi sekolah juga akan beradaptasi dengan kebijakan itu," tuturnya.
Sekarang lanjut dia, hampir semua sekolah mengetahui kalau menjelang UN itu tidak ada apa-apa, kecuali fokus pada mata pelajar yang diuji.
Muhadjir menjelaskan, bimbingan belajar dikerahkan untuk menyiapkan UN, mata pelajaran lain dikalahkan untuk fokus ke mata pelajaran yang diujikan dalam UN, guru mata pelajar UN naik derajatnya, sementara yang tidak diujikan turun derajatnya, dan banyak lagi.
"Saya tahu di situ ada bisnis, misalnya bisnis bimbingan belajar, dan saya minta maaf kalau ada yg dirugikan dengan kebijakan ini. Tapi ini kebijakan berpihak pada kepentingan yang lebih besar," tandasnya.
Menurut Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) periode 2000-2016 ini, salah satu kekurangan dari UN yang dilakukan selama ini adalah mengenai soal-soal pilihan ganda.
"Semua ahli pendidikan tahu, pilihan ganda itu hanya sampai deteksi tingkat kemampuan level tiga, yaitu mengenal, menghafal, dan mengaplikasikan yang dikenal dan dihafal," kata Muhadjir di Taman Siswa, Yogyakarta, Selasa (6/12/2016).
"Tapi untuk berpikir kritis, berpikir inovatif sampai jadi pencipta, kreatif, itu (pilihan ganda) bukan tempatnya dengan cara pilihan ganda. Karena itu yang kami gagas, sejak ujian nanti harus ada pilihan-pilihan banyak seperti esai," imbuhnya.
Hal itu kata dia, untuk membuka tabir misteri kritis siswa-siswa di sekolah yang selama ini tidak terungkap melalui UN. Dia mengaku dalam waktu dekat ini akan menyampaikan gagasan kebijakan itu pada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Kalau sistem ujian ini kita rombak, praktis guru juga harus beradaptasi, kemudian organisasi sekolah juga akan beradaptasi dengan kebijakan itu," tuturnya.
Sekarang lanjut dia, hampir semua sekolah mengetahui kalau menjelang UN itu tidak ada apa-apa, kecuali fokus pada mata pelajar yang diuji.
Muhadjir menjelaskan, bimbingan belajar dikerahkan untuk menyiapkan UN, mata pelajaran lain dikalahkan untuk fokus ke mata pelajaran yang diujikan dalam UN, guru mata pelajar UN naik derajatnya, sementara yang tidak diujikan turun derajatnya, dan banyak lagi.
"Saya tahu di situ ada bisnis, misalnya bisnis bimbingan belajar, dan saya minta maaf kalau ada yg dirugikan dengan kebijakan ini. Tapi ini kebijakan berpihak pada kepentingan yang lebih besar," tandasnya.
(maf)
Explore More