DPR Minta Kapolri Sungguh-sungguh Jaga Netralitas dalam Penegakan Hukum
Senin, 05 Desember 2016 - 16:52 WIB
DPR Minta Kapolri Sungguh-sungguh Jaga Netralitas dalam Penegakan Hukum
A
A
A
JAKARTA - Komisi III DPR mendesak Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian untuk sungguh-sungguh menjaga netralitas dan profesionalisme dalam penegakan hukum sehingga tidak terjadi kriminalisasi. Hal itu merupakan salah satu kesimpulan rapat kerja Komisi III DPR bersama Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian hari ini.
"Dan terhadap perkara yang tidak memiliki cukup bukti dalam perkara tindak pidana agar segera dihentikan untuk memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum bagi warga masyarakat," ujar Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman di Ruang Rapat Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/12/2016).
Sebaliknya, lanjut dia, terhadap perkara yang sudah cukup bukti, Polri diminta tidak segan-segan untuk menyelesaikannya. Di samping itu, Komisi III DPR mendesak Tito Karnavian agar lebih mengedepankan langkah preventif dan preemptif untuk mencegah terjadinya konflik sosial di masyarakat.
Hal itu guna menjaga ketertiban dan keamanan nasional demi menjaga keutuhan NKRI dan menghindari penanganan yang represif terhadap kelompok yang melakukan aksi unjuk rasa yang sesuai aturan hukum sebagai wahana penyampaian aspirasi dan hak menyatakan pendapat di muka umum sebagaimana dijamin konstitusi.
Diketahui, rapat kerja Komisi III DPR bersama Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian hari ini membahas berbagai hal. Mulai dari aksi Bela Islam yang menuntut Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok, hingga penangkapan 11 tokoh dan aktivis terduga makar.
"Dan terhadap perkara yang tidak memiliki cukup bukti dalam perkara tindak pidana agar segera dihentikan untuk memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum bagi warga masyarakat," ujar Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman di Ruang Rapat Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/12/2016).
Sebaliknya, lanjut dia, terhadap perkara yang sudah cukup bukti, Polri diminta tidak segan-segan untuk menyelesaikannya. Di samping itu, Komisi III DPR mendesak Tito Karnavian agar lebih mengedepankan langkah preventif dan preemptif untuk mencegah terjadinya konflik sosial di masyarakat.
Hal itu guna menjaga ketertiban dan keamanan nasional demi menjaga keutuhan NKRI dan menghindari penanganan yang represif terhadap kelompok yang melakukan aksi unjuk rasa yang sesuai aturan hukum sebagai wahana penyampaian aspirasi dan hak menyatakan pendapat di muka umum sebagaimana dijamin konstitusi.
Diketahui, rapat kerja Komisi III DPR bersama Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian hari ini membahas berbagai hal. Mulai dari aksi Bela Islam yang menuntut Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok, hingga penangkapan 11 tokoh dan aktivis terduga makar.
(kri)
