PKS Minta Pemerintah RI Unjuk Kekuatan Bela Etnis Rohingya
Kamis, 24 November 2016 - 11:15 WIB
PKS Minta Pemerintah RI Unjuk Kekuatan Bela Etnis Rohingya
A
A
A
JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta Pemerintah Indonesia dan DPR mengambil peran aktif dalam menghentikan kekerasan terhadap etnis Rohingya di Myanmar.
Menurut PKS, pemerintah dan militer Myanmar serta kelompok etnis Myanmar lainnya melakukan dan membiarkan kekerasan, pembunuhan massal, perampasan dan pengusiran terhadap etnis Rohingya di Rakhine State (Arakan), Myanmar.
PKS menyatakan mengecam tindakan kekerasan, pembunuhan massal, perampasan dan pengusiran terhadap etnis Rohingya yang dilakukan pemerintah dan militer Myanmar serta kelompok etnis Myanmar lainnya.
"Tindakan tersebut merupakan tragedi kemanusiaan yang tidak bisa diterima oleh masyarakat Indonesia, negara-negara anggota ASEAN dan juga masyarakat internasional," tulis surat pernyataan DPP PKS yang diterima Sindonews, Kamis (24/11/2016).
PKS juga mendesak Pemerintah Republik Indonesia melakukan langkah-langkah pembelaan. Ada empat cara yang bisa ditempuh Indonesia menghentikan kekerasan terhadap etnis Rohingya, yakni mengambil peran lebih aktif sebagai negara paling besar dan demokratis di ASEAN untuk memelihara stabilitas keamanan di kawasan ASEAN.
"Mendorong pimpinan negara-negara ASEAN untuk terus mendesak Pemerintah Myanmar agar menghentikan tindakan kekerasan, pembunuhan massal, perampasan dan pengusiran terhadap etnis Rohingya di Arakan," tulis PKS.
Pemerintah Indonesia juga dinilai bisa memperjuangkan kembali kembali secara legal konstitusional status etnis Rohingya di Arakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari warga negara Myanmar.
Selain itu, Pemerintah Indonesia juga bisa mendorong negara-negara anggota ASEAN lainnya berpartisipasi memberikan fasilitas penampungan sementara bagi para pengungsi Rohingya yang terusir dari negerinya.
"Mendorong negara-negara Anggota ASEAN agar menjadikan masalah ini sebagai agenda perjuangan bersama di Dewan HAM ASEAN, PBB dan forum internasional lainnya," tulis PKS. (Baca juga: 150 Muslim Rohingya Dilaporkan Tewas dalam Operasi Pasukan Myanmar)
PKS juga mendesak Komisi I DPR dan Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI agar lebih aktif melakukan upaya diplomasi, antara lain dengan cara mndorong ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) untuk terlibat aktif mendesak Parlemen dan Pemerintahan Myanmar agar segera menghentikan tindakan kekerasan terhadap etnis Rohingya.
Partai berlambang bulan sabit kembar ini juga berharap Aung San Suu Kyi sebagai State Councellor of Myanmar yang merupakan penerima hadiah Nobel Perdamaian untuk berperan aktif menghentikan kekerasan, pembunuhan massal, perampasan dan pengusiran terhadap etnis Rohingya.
Sosok Aung San Suu Kyi yang dikenal oleh dunia internasional sebagai pejuang demokrasi seharusnya mampu mendorong terciptanya situasi yang lebih demokratis dan menghormati hak-hak etnis Rohingya untuk hidup sebagai bagian dari warga negara Myanmar.
PKS juga menyerukan seluruh rakyat Indonesia senantiasa mendoakan dan memberikan bantuan kepada etnis Rohingya agar diberikan keselamatan dan kedamaian. "Serta tidak terprovokasi oleh hal-hal yang menimbulkan dampak keamanan dan ketertiban di Indonesia," demikian isi surat pernyataan PKS.
Menurut PKS, pemerintah dan militer Myanmar serta kelompok etnis Myanmar lainnya melakukan dan membiarkan kekerasan, pembunuhan massal, perampasan dan pengusiran terhadap etnis Rohingya di Rakhine State (Arakan), Myanmar.
PKS menyatakan mengecam tindakan kekerasan, pembunuhan massal, perampasan dan pengusiran terhadap etnis Rohingya yang dilakukan pemerintah dan militer Myanmar serta kelompok etnis Myanmar lainnya.
"Tindakan tersebut merupakan tragedi kemanusiaan yang tidak bisa diterima oleh masyarakat Indonesia, negara-negara anggota ASEAN dan juga masyarakat internasional," tulis surat pernyataan DPP PKS yang diterima Sindonews, Kamis (24/11/2016).
PKS juga mendesak Pemerintah Republik Indonesia melakukan langkah-langkah pembelaan. Ada empat cara yang bisa ditempuh Indonesia menghentikan kekerasan terhadap etnis Rohingya, yakni mengambil peran lebih aktif sebagai negara paling besar dan demokratis di ASEAN untuk memelihara stabilitas keamanan di kawasan ASEAN.
"Mendorong pimpinan negara-negara ASEAN untuk terus mendesak Pemerintah Myanmar agar menghentikan tindakan kekerasan, pembunuhan massal, perampasan dan pengusiran terhadap etnis Rohingya di Arakan," tulis PKS.
Pemerintah Indonesia juga dinilai bisa memperjuangkan kembali kembali secara legal konstitusional status etnis Rohingya di Arakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari warga negara Myanmar.
Selain itu, Pemerintah Indonesia juga bisa mendorong negara-negara anggota ASEAN lainnya berpartisipasi memberikan fasilitas penampungan sementara bagi para pengungsi Rohingya yang terusir dari negerinya.
"Mendorong negara-negara Anggota ASEAN agar menjadikan masalah ini sebagai agenda perjuangan bersama di Dewan HAM ASEAN, PBB dan forum internasional lainnya," tulis PKS. (Baca juga: 150 Muslim Rohingya Dilaporkan Tewas dalam Operasi Pasukan Myanmar)
PKS juga mendesak Komisi I DPR dan Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI agar lebih aktif melakukan upaya diplomasi, antara lain dengan cara mndorong ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) untuk terlibat aktif mendesak Parlemen dan Pemerintahan Myanmar agar segera menghentikan tindakan kekerasan terhadap etnis Rohingya.
Partai berlambang bulan sabit kembar ini juga berharap Aung San Suu Kyi sebagai State Councellor of Myanmar yang merupakan penerima hadiah Nobel Perdamaian untuk berperan aktif menghentikan kekerasan, pembunuhan massal, perampasan dan pengusiran terhadap etnis Rohingya.
Sosok Aung San Suu Kyi yang dikenal oleh dunia internasional sebagai pejuang demokrasi seharusnya mampu mendorong terciptanya situasi yang lebih demokratis dan menghormati hak-hak etnis Rohingya untuk hidup sebagai bagian dari warga negara Myanmar.
PKS juga menyerukan seluruh rakyat Indonesia senantiasa mendoakan dan memberikan bantuan kepada etnis Rohingya agar diberikan keselamatan dan kedamaian. "Serta tidak terprovokasi oleh hal-hal yang menimbulkan dampak keamanan dan ketertiban di Indonesia," demikian isi surat pernyataan PKS.
(dam)
