PKS Minta Kapolri Tak Gegabah Kaitkan Demo dengan Makar
PKS Minta Kapolri Tak Gegabah Kaitkan Demo dengan Makar
A
A
A
JAKARTA - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengingatkan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian tidak gegabah mengaitkan rencana demonstrasi rakyat dengan sinyalemen penggulingan kekuasaan atau makar.
Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini berpendapat, mengambil keputusan yang salah bisa berakibat fatal bagi stabilitas politik dan keamanan bahkan perjalanan bangsa ke depan.
"Kapolri tidak boleh gegabah mengaitkan demonstrasi yang akan digelar, dengan makar. Ini tuduhan serius," ujar Jazuli dalam keterangan tertulisnya kepada Sindonews, Rabu (23/11/2016). (Baca juga: Penjelasan Kapolri Soal Rencana Aksi 2 Desember dan Agenda Makar)
Menurut dia, pengaitan tersebut seharusnya berdasarkan atas informasi intelijen yang akurat dan objektif. Sebagai lembaga penegak hukum, lanjut Jazuli, bahkan tuduhan tersebut tidak boleh berhenti sampai di situ, tapi harus diproses dan dibuktikan.
"Polri adalah lembaga penegak hukum, bukan lembaga politik. Tuduhan makar harus bisa diproses dan dibuktikan agar tidak menimbulkan keresahan publik. Jika tidak, tuduhan itu bisa politis dan liar serta memecah belah masyarakat," tuturnya.
Dia menambahkan, sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, Polri hendaknya dapat membedakan antara penyampaian pendapat di muka umum dan tindakan makar. Sebab, lanjut dia, penyampaian pendapat di muka umum jelas dilindungi konstitusi.
"Saya berharap sumber intelijen akurat dan objektif agar tidak salah dalam mengambil keputusan dan langkah," ungkapnya.
Anggota Komisi I DPR ini mengingatkan efek keputusan penentu kebijakan itu sangat besar. Kalau tidak hati-hati, kata dia, bisa menimbulkan masalah buat rakyat dan negara ke depan.
"Sekali lagi jangan gegabah. Kita harus jaga NKRI, kita harus jaga merah putih, kita harus jaga Pancasila dan UUD 1945," kata Anggota DPR dari daerah pemilihan Banten ini.
Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini berpendapat, mengambil keputusan yang salah bisa berakibat fatal bagi stabilitas politik dan keamanan bahkan perjalanan bangsa ke depan.
"Kapolri tidak boleh gegabah mengaitkan demonstrasi yang akan digelar, dengan makar. Ini tuduhan serius," ujar Jazuli dalam keterangan tertulisnya kepada Sindonews, Rabu (23/11/2016). (Baca juga: Penjelasan Kapolri Soal Rencana Aksi 2 Desember dan Agenda Makar)
Menurut dia, pengaitan tersebut seharusnya berdasarkan atas informasi intelijen yang akurat dan objektif. Sebagai lembaga penegak hukum, lanjut Jazuli, bahkan tuduhan tersebut tidak boleh berhenti sampai di situ, tapi harus diproses dan dibuktikan.
"Polri adalah lembaga penegak hukum, bukan lembaga politik. Tuduhan makar harus bisa diproses dan dibuktikan agar tidak menimbulkan keresahan publik. Jika tidak, tuduhan itu bisa politis dan liar serta memecah belah masyarakat," tuturnya.
Dia menambahkan, sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, Polri hendaknya dapat membedakan antara penyampaian pendapat di muka umum dan tindakan makar. Sebab, lanjut dia, penyampaian pendapat di muka umum jelas dilindungi konstitusi.
"Saya berharap sumber intelijen akurat dan objektif agar tidak salah dalam mengambil keputusan dan langkah," ungkapnya.
Anggota Komisi I DPR ini mengingatkan efek keputusan penentu kebijakan itu sangat besar. Kalau tidak hati-hati, kata dia, bisa menimbulkan masalah buat rakyat dan negara ke depan.
"Sekali lagi jangan gegabah. Kita harus jaga NKRI, kita harus jaga merah putih, kita harus jaga Pancasila dan UUD 1945," kata Anggota DPR dari daerah pemilihan Banten ini.
(dam)
Explore More