Penegak Hukum Diminta Awasi Watchlist Pelaku Teror
Senin, 14 November 2016 - 18:09 WIB
Penegak Hukum Diminta Awasi Watchlist Pelaku Teror
A
A
A
JAKARTA - Polri, Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) diminta serius mencermati, melakukan infiltrasi dan mengawasi jaringan orang-orang yang sudah masuk dalam daftar pengawasan terorisme.
Hal itu dikatakan oleh Anggota Komisi I DPR Charles Honoris menyikapi aksi teror di depan Gereja Oikumene di Samarinda, Kalimantan Timur belum lama ini.
"Negara juga harus waspada agar aksi-aksi teror tidak ditunggangi oleh aktor-aktor politik yang ingin menjatuhkan pemerintahan yang sah," ujar Charles dalam keterangan tertulisnya, Senin (14/10/2016).
Menurut dia, aksi teror di depan‎ Gereja Oikumene di Samarinda merupakan tindakan biadab. Karena itu, dia mendesak, aparat penegak hukum harus segera membongkar motif dan jaringan dari pelaku teror tersebut.
"Pelaku kejahatan tersebut harus dihukum seberat-beratnya," tutur politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.
Terlebih, pelaku sudah pernah dipenjara karena pidana terorisme. "Oleh karena itu seharusnya pelaku sudah masuk watchlist (Pantauan) aparat penegak hukum," pungkasnya.
Hal itu dikatakan oleh Anggota Komisi I DPR Charles Honoris menyikapi aksi teror di depan Gereja Oikumene di Samarinda, Kalimantan Timur belum lama ini.
"Negara juga harus waspada agar aksi-aksi teror tidak ditunggangi oleh aktor-aktor politik yang ingin menjatuhkan pemerintahan yang sah," ujar Charles dalam keterangan tertulisnya, Senin (14/10/2016).
Menurut dia, aksi teror di depan‎ Gereja Oikumene di Samarinda merupakan tindakan biadab. Karena itu, dia mendesak, aparat penegak hukum harus segera membongkar motif dan jaringan dari pelaku teror tersebut.
"Pelaku kejahatan tersebut harus dihukum seberat-beratnya," tutur politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.
Terlebih, pelaku sudah pernah dipenjara karena pidana terorisme. "Oleh karena itu seharusnya pelaku sudah masuk watchlist (Pantauan) aparat penegak hukum," pungkasnya.
(kri)
