Ketua MPR Minta Aparat Sabar Hadapi Demonstran 4 November
Ketua MPR Minta Aparat Sabar Hadapi Demonstran 4 November
A
A
A
JAKARTA - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengimbau aparat penegak hukum dalam menangani demonstrasi 4 November besok tetap mengedepankan pendekatan persuasif dan menciptakan suasana kondusif. Hal itu dinilai perlu dalam rangka pelaksanaan prinsip negara hukum, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagaimana dijamin oleh konstitusi.
"Kita minta aparat keamanan, sabar dan tidak mudah terpancing," ujar Ketua MPR Zulkifli Hasan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (4/11/2016).
Dirinya juga mengimbau para demonstran untuk selalu waspada dengan kemungkinan adanya penyusup dalam aksi besok. Ketua umum Partai Amanat Nasional ini berpendapat, menyampaikan aspirasi masyarakat melalui unjuk rasa adalah hak kosntitusional setiap warga negara Indonesia yang dijamin oleh konstitusi sebagaimana diatur dalam UUD 1945.
Lanjut dia, Indonesia sebagai bangsa yang besar dan majemuk memiliki perbedaan dalam suku, agama, budaya dan bahasa telah diikat oleh satu semangat semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
"Meskipun kita berbeda suku, keyakinan dan agama, budaya dan bahasa, tetapi perbedaan itu menjadi perekat persatuan sebagai satu bangsa, yaitu Indonesia," papar mantan menteri kehutanan era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini.
Maka itu, dia meminta agar aksi demonstrasi besok di Jakarta dilakukan dengan tertib, penuh rasa tanggung jawab, menghormati hak orang lain dan tetap menjunjung tinggi sikap toleransi dan menjauhi segala bentuk dan potensi terjadinya anarkisme.
Sebab, apapun yang ingin disampaikan masyarakat dalam aksi demonstrasi besok adalah hak demokrasi. Namun, tambah dia, pelaksanaannya harus tetap mengedepankan rasa persatuan dan kesatuan bangsa, menghormati hukum dan tidak memunculkan konflik bermuatan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).
Adapun besok rencananya ratusan ribu umat muslim akan menggelar aksi demonstrasi di Jakarta. Perkataan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait surat Al Maidah 51 menjadi pemicu dari rencana aksi demonstrasi besar-besaran tersebut.
"Kita minta aparat keamanan, sabar dan tidak mudah terpancing," ujar Ketua MPR Zulkifli Hasan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (4/11/2016).
Dirinya juga mengimbau para demonstran untuk selalu waspada dengan kemungkinan adanya penyusup dalam aksi besok. Ketua umum Partai Amanat Nasional ini berpendapat, menyampaikan aspirasi masyarakat melalui unjuk rasa adalah hak kosntitusional setiap warga negara Indonesia yang dijamin oleh konstitusi sebagaimana diatur dalam UUD 1945.
Lanjut dia, Indonesia sebagai bangsa yang besar dan majemuk memiliki perbedaan dalam suku, agama, budaya dan bahasa telah diikat oleh satu semangat semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
"Meskipun kita berbeda suku, keyakinan dan agama, budaya dan bahasa, tetapi perbedaan itu menjadi perekat persatuan sebagai satu bangsa, yaitu Indonesia," papar mantan menteri kehutanan era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini.
Maka itu, dia meminta agar aksi demonstrasi besok di Jakarta dilakukan dengan tertib, penuh rasa tanggung jawab, menghormati hak orang lain dan tetap menjunjung tinggi sikap toleransi dan menjauhi segala bentuk dan potensi terjadinya anarkisme.
Sebab, apapun yang ingin disampaikan masyarakat dalam aksi demonstrasi besok adalah hak demokrasi. Namun, tambah dia, pelaksanaannya harus tetap mengedepankan rasa persatuan dan kesatuan bangsa, menghormati hukum dan tidak memunculkan konflik bermuatan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).
Adapun besok rencananya ratusan ribu umat muslim akan menggelar aksi demonstrasi di Jakarta. Perkataan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait surat Al Maidah 51 menjadi pemicu dari rencana aksi demonstrasi besar-besaran tersebut.
(kri)
Explore More