Menpan RB Fokus Benahi Pelayanan Publik Agar Investasi Tak Macet
Sabtu, 29 Oktober 2016 - 15:14 WIB
Menpan RB Fokus Benahi Pelayanan Publik Agar Investasi Tak Macet
A
A
A
JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur mengatakan bahwa investasi tidak boleh macet. Dua tahun berjalannya kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), pemerintah ingin fokus dalam membenahi iklim investasi.
Dalam hal ini, pelayanan kepada investor menjadi ujung tombak. “Bila birokrasi yang melayani macet, investasi ikut macet,” ujar Asman Abnur dalam siaran pers, Sabtu (29/10/2016).
Dia berpandangan, harus adanya pembenahan karena masyarakat masih merasakan bahwa dalam pelayanan publik terdapat birokrasi yang berbelit-belit dan kurang transparan. Untuk itu, Kemenpan RB mendorong percepatan penerapan teknologi sebagai bagian dari reformasi birokrasi.
“Dengan memanfaatkan IT, sistem pelayanan lebih terbuka dan mengurangi pertemuan antara pemberi dan penerima pelayanan untuk menghindari pungli,” ujarnya.
Mantan anggota DPR itu menegaskan, pihaknya menargetkan tahun 2017 semua pemerintah daerah dapat menerapkan sistem e-government. Dengan cara itu, pemerintahan menjadi lebih fleksibel melihat perubahan yang lebih cepat.
E-government atau sistem pemerintahan berbasis elektronik akan memungkinkan pemerintahan yang transparan dan dapat diakses semua masyarakat. Sebenarnya, lanjut dia, langkah aktif pemerintahan Jokowi-JK selama dua tahun ternyata berdampak positif pada peningkatan realisasi investasi ke Indonesia.
"Pada tiga periode semester pelaporan data yaitu Januari 2015-Juni 2016 tercatat kenaikan signifikan realisasi investasi yang bersumber pada Penanaman Modal Asing (PMA) yakni sebesar Rp453,8 triliun, naik 32,5% bila dibandingkan dengan tiga periode semester sebelumnya, periode Juni 2013-Desember 2014 yang berada di level Rp342,4 triliun," tutupnya.
Dalam hal ini, pelayanan kepada investor menjadi ujung tombak. “Bila birokrasi yang melayani macet, investasi ikut macet,” ujar Asman Abnur dalam siaran pers, Sabtu (29/10/2016).
Dia berpandangan, harus adanya pembenahan karena masyarakat masih merasakan bahwa dalam pelayanan publik terdapat birokrasi yang berbelit-belit dan kurang transparan. Untuk itu, Kemenpan RB mendorong percepatan penerapan teknologi sebagai bagian dari reformasi birokrasi.
“Dengan memanfaatkan IT, sistem pelayanan lebih terbuka dan mengurangi pertemuan antara pemberi dan penerima pelayanan untuk menghindari pungli,” ujarnya.
Mantan anggota DPR itu menegaskan, pihaknya menargetkan tahun 2017 semua pemerintah daerah dapat menerapkan sistem e-government. Dengan cara itu, pemerintahan menjadi lebih fleksibel melihat perubahan yang lebih cepat.
E-government atau sistem pemerintahan berbasis elektronik akan memungkinkan pemerintahan yang transparan dan dapat diakses semua masyarakat. Sebenarnya, lanjut dia, langkah aktif pemerintahan Jokowi-JK selama dua tahun ternyata berdampak positif pada peningkatan realisasi investasi ke Indonesia.
"Pada tiga periode semester pelaporan data yaitu Januari 2015-Juni 2016 tercatat kenaikan signifikan realisasi investasi yang bersumber pada Penanaman Modal Asing (PMA) yakni sebesar Rp453,8 triliun, naik 32,5% bila dibandingkan dengan tiga periode semester sebelumnya, periode Juni 2013-Desember 2014 yang berada di level Rp342,4 triliun," tutupnya.
(kri)
