Jokowi Diminta Tekan Angka Kemiskinan di Indonesia
Rabu, 26 Oktober 2016 - 22:37 WIB
Jokowi Diminta Tekan Angka Kemiskinan di Indonesia
A
A
A
AMBON - Sekitar 40 akademisi di Ambon mengingatkan Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memenuhi janjinya untuk menekan angka rakyat miskin di Indonesia.
Hal ini terungkap dalam diskusi terbatas akademisi dari Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon, Universitas Darussalam Ambon, UKI Maluku, STAKPN Ambon dan IAIN Ambon yang dilakukan di Ambon, Rabu (26/10/2016).
Selain itu, Presiden juga diminta untuk memperhatikan implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015.
Sebab, dua tahun pemerintahan Jokowi-JK belum menunjukkan efek yang signifikan di Maluku. Bahkan berbagai indikator menunjukkan adanya peningkatan angka kemiskinan di Maluku.
Ekonom Archipelago Solidarity Foundation Engelina Pattiasina mengatakan, ketertinggalan yang dialami Maluku saat ini merupakan bentuk nyata dari ketidakadilan, karena itu Maluku membutuhkan suatu dorongan besar untuk keluar dari kemiskinan.
"Diminta semua pihak untuk memastikan rakyat Maluku mendapat perlakuan dan hak yang semestinya dari keberadaan Blok Masela," kata Engelina di sela-sela acara diskusi, Rabu (26/10/2015).
Sementara Rektor Unpatti, M J Saptenno mengungkapkan, ada politik anggaran yang terjadi tidak berpihak kepada pengembangan wilayah yang tertinggal, karena sebagian terbesar anggaran negara masih ditujukan untuk pengembangan wilayah sesungguhnya sudah jenuh untuk pembangunan.
"Semestinya anggaran negara diarahkan untuk mengembangkan wilayah tertinggal, tetapi memiliki potensi ekonomi untuk berkembang. Maluku menjadi provinsi yang termarjinal dan terpuruk dalam kemiskinan, karena adanya ketidakadilan dalam pengembangan wilayah,” ungkapnya.
Di sisi lain, Dosen Universitas Darussalam, Dayanto mengatakan, selama dua tahun Pemerintahan Jokowi, mungkin ada perbaikan yang terjadi di tempat lain, tetapi kalau mau jujur hal itu belum terlihat di Maluku.
“Kalau mau jujur kita harus mengatakan, efek Jokowi belum terlihat di Maluku selama dua tahun ini. Kita harapkan efek itu akan terlihat pada sisa masa jabatan yang masih tiga tahun,” ucap Dayanto.
Dalam diskusi ini melahirkan sejumlah catatan. Pertama, meminta pemerintah pusat untuk mengubah kebijakan yang kurang berpihak kepada pengurangan kemiskinan.
Kedua, pemerintah harus sungguh-sungguh untuk memperhatikan isu sumber daya alam yang benar berorientasi kepada perbaikan ekonomi rakyat.
Ketiga, kebijakan pemerintah untuk menetapkan pengembangan Blok Masela di darat hendaknya diatur dalam peraturan atau keputusan presiden.
Keempat, mengingat semua pihak untuk menyadari bahwa biaya pengembangan Blok Masela bukan dikeluarkan investor, tetapi investor hanya sebagai operator.
Kelima, Presiden Jokowi diminta untuk mengingat dan memenuhi janji yang disampaikan ketika mengunjungi Maluku pada 4 April 2016. Maluku sangat menantikan janji ini karena merupakan upaya untuk menyiapkan SDM di Blok Masela dan blok Migas yang lain di Maluku.
Keenam, semua representasi atau wakil rakyat asal Maluku di Jakarta hendaknya benar-benar mempertanggungjawabkan amanat rakyat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat Maluku.
Ketujuh, semua elemen di Maluku tidak akan diam jika langkah untuk menyoroti situasi dan kondisi di Maluku tidak mendapat perhatian.
Hal ini terungkap dalam diskusi terbatas akademisi dari Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon, Universitas Darussalam Ambon, UKI Maluku, STAKPN Ambon dan IAIN Ambon yang dilakukan di Ambon, Rabu (26/10/2016).
Selain itu, Presiden juga diminta untuk memperhatikan implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015.
Sebab, dua tahun pemerintahan Jokowi-JK belum menunjukkan efek yang signifikan di Maluku. Bahkan berbagai indikator menunjukkan adanya peningkatan angka kemiskinan di Maluku.
Ekonom Archipelago Solidarity Foundation Engelina Pattiasina mengatakan, ketertinggalan yang dialami Maluku saat ini merupakan bentuk nyata dari ketidakadilan, karena itu Maluku membutuhkan suatu dorongan besar untuk keluar dari kemiskinan.
"Diminta semua pihak untuk memastikan rakyat Maluku mendapat perlakuan dan hak yang semestinya dari keberadaan Blok Masela," kata Engelina di sela-sela acara diskusi, Rabu (26/10/2015).
Sementara Rektor Unpatti, M J Saptenno mengungkapkan, ada politik anggaran yang terjadi tidak berpihak kepada pengembangan wilayah yang tertinggal, karena sebagian terbesar anggaran negara masih ditujukan untuk pengembangan wilayah sesungguhnya sudah jenuh untuk pembangunan.
"Semestinya anggaran negara diarahkan untuk mengembangkan wilayah tertinggal, tetapi memiliki potensi ekonomi untuk berkembang. Maluku menjadi provinsi yang termarjinal dan terpuruk dalam kemiskinan, karena adanya ketidakadilan dalam pengembangan wilayah,” ungkapnya.
Di sisi lain, Dosen Universitas Darussalam, Dayanto mengatakan, selama dua tahun Pemerintahan Jokowi, mungkin ada perbaikan yang terjadi di tempat lain, tetapi kalau mau jujur hal itu belum terlihat di Maluku.
“Kalau mau jujur kita harus mengatakan, efek Jokowi belum terlihat di Maluku selama dua tahun ini. Kita harapkan efek itu akan terlihat pada sisa masa jabatan yang masih tiga tahun,” ucap Dayanto.
Dalam diskusi ini melahirkan sejumlah catatan. Pertama, meminta pemerintah pusat untuk mengubah kebijakan yang kurang berpihak kepada pengurangan kemiskinan.
Kedua, pemerintah harus sungguh-sungguh untuk memperhatikan isu sumber daya alam yang benar berorientasi kepada perbaikan ekonomi rakyat.
Ketiga, kebijakan pemerintah untuk menetapkan pengembangan Blok Masela di darat hendaknya diatur dalam peraturan atau keputusan presiden.
Keempat, mengingat semua pihak untuk menyadari bahwa biaya pengembangan Blok Masela bukan dikeluarkan investor, tetapi investor hanya sebagai operator.
Kelima, Presiden Jokowi diminta untuk mengingat dan memenuhi janji yang disampaikan ketika mengunjungi Maluku pada 4 April 2016. Maluku sangat menantikan janji ini karena merupakan upaya untuk menyiapkan SDM di Blok Masela dan blok Migas yang lain di Maluku.
Keenam, semua representasi atau wakil rakyat asal Maluku di Jakarta hendaknya benar-benar mempertanggungjawabkan amanat rakyat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat Maluku.
Ketujuh, semua elemen di Maluku tidak akan diam jika langkah untuk menyoroti situasi dan kondisi di Maluku tidak mendapat perhatian.
(maf)
