Meski Membantu, Uang Pelicin atau Pungli Tetap Berdampak Buruk
Minggu, 23 Oktober 2016 - 16:29 WIB
Meski Membantu, Uang Pelicin atau Pungli Tetap Berdampak Buruk
A
A
A
JAKARTA - Masih banyaknya masyarakat yang menggunakan uang pelicin untuk melancarkan berbagai upaya dalam memperoleh sesuatu yang harus dipenuhi, membuat pemerintah segera tanggap dalam memberantas oknum yang berbuat di luar kewajibannya.
Seperti membuat tarif tertentu dalam jasa percepatan izin. Misalnya pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Izin Mengemudi (SIM) dan masih banyak hal lainnya.
Peneliti Transparency International (TI) Indonesia, Wahyudi mengatakan, dalam beberapa hal, uang pelicin memang dianggap membantu untuk sebagian kalangan. Akan tetapi hal tersebut membawa dampak buruk.
"TI telah melakukan beberapa kajian. Kita sebut dengan nama uang pelicin yang sekarang dibahas sebagai pungutan liar atau pungli," kata Wahyudi di daerah Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (23/10/2016).
"Karena untuk mempercepat setiap layanan, mempercepat akses layanan. Kalau publik merasa terbantu dari uang pelicin, dari akses publik lebih mudah, tapi kita harus lihat dampak dari uang pelicin itu bagaimana, apa dampak ke depannya. Karena ini terus menerus dilakukan oleh banyak kalangan," imbuhnya.
Wahyudi memaparkan, di tahun 2015 saja, daerah-daerah yang melakukan pungli, akan membawa dampak buruk bagi daerah tersebut ke depannya.
"Dampak buruk pada pembentukan daya saing. Ketika kita ingin membuat komparasi, level sektor, sebenarnya ada di mana," ungkapnya.
"Posisi indonesia ada di mana di antara negara asean. Tahun 2013, kita survei di 204 negara. Dibandingkan korupsi di sektor lain, pungli ini sangat besar. Indonesia korupsi di sektor publik sangat besar," tandasnya.
Seperti membuat tarif tertentu dalam jasa percepatan izin. Misalnya pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Izin Mengemudi (SIM) dan masih banyak hal lainnya.
Peneliti Transparency International (TI) Indonesia, Wahyudi mengatakan, dalam beberapa hal, uang pelicin memang dianggap membantu untuk sebagian kalangan. Akan tetapi hal tersebut membawa dampak buruk.
"TI telah melakukan beberapa kajian. Kita sebut dengan nama uang pelicin yang sekarang dibahas sebagai pungutan liar atau pungli," kata Wahyudi di daerah Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (23/10/2016).
"Karena untuk mempercepat setiap layanan, mempercepat akses layanan. Kalau publik merasa terbantu dari uang pelicin, dari akses publik lebih mudah, tapi kita harus lihat dampak dari uang pelicin itu bagaimana, apa dampak ke depannya. Karena ini terus menerus dilakukan oleh banyak kalangan," imbuhnya.
Wahyudi memaparkan, di tahun 2015 saja, daerah-daerah yang melakukan pungli, akan membawa dampak buruk bagi daerah tersebut ke depannya.
"Dampak buruk pada pembentukan daya saing. Ketika kita ingin membuat komparasi, level sektor, sebenarnya ada di mana," ungkapnya.
"Posisi indonesia ada di mana di antara negara asean. Tahun 2013, kita survei di 204 negara. Dibandingkan korupsi di sektor lain, pungli ini sangat besar. Indonesia korupsi di sektor publik sangat besar," tandasnya.
(maf)
