2 Tahun Jokowi-JK, Pemerintah Akui Penegakan Hukum Masih Lemah
Jum'at, 21 Oktober 2016 - 15:23 WIB
2 Tahun Jokowi-JK, Pemerintah Akui Penegakan Hukum Masih Lemah
A
A
A
JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki mengatakan, kinerja Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) berdasarkan Indeks Prestasi Komulatif (IPK) mengalami peningkatan, dibandingkan tahun awal pemerintahan.
Hal itu disampaikan Teten usai memandu presentasi sejumlah menteri kabinet kerja, saat menyampaikan laporan pencapaian pemerintah selama dua tahun ini.
Teten mengatakan, salah satu pencapaian yang positif adalah soal deregulasi berkaitan dengan masalah efektivitas perizinan di pemerintahan.
"Memang masih lemah soal penegakan hukum. Kita akui kejaksaan dan kepolisian masih memerlukan perbaikan dalam penegakan hukum, tapi saya kira kontribusi baik datang dari KPK," ujar Teten di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Jumat (21/10/2016).
Teten mengaku optimis, penegakan hukum di masa mendatang semakin baik setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan reformasi hukum.
Hal itu masih diikuti komitmen dari kementerian/lembaga dalam menyiapkan pencegahan dan penindakan terhadap praktif pungli dan penyuapan.
"Kami optimis kalau bersamaan dengan penegakan hukum membaik dengan pembenahan institusi di Kejaksaan dan Kepolisian CPI kita akan membaik di masa yang akan datang," katanya.
Teten percaya, reformasi hukum dengan tim satgas yang dibentuk pemerintah akan mengurangi pungli dan praktik suap yang selama ini terjadi.
"Memang tantangannya kualitas penegakan hukum, kepastian hukum, itu yang menjadi concern pemerintah saat ini," pungkasnya.
Hal itu disampaikan Teten usai memandu presentasi sejumlah menteri kabinet kerja, saat menyampaikan laporan pencapaian pemerintah selama dua tahun ini.
Teten mengatakan, salah satu pencapaian yang positif adalah soal deregulasi berkaitan dengan masalah efektivitas perizinan di pemerintahan.
"Memang masih lemah soal penegakan hukum. Kita akui kejaksaan dan kepolisian masih memerlukan perbaikan dalam penegakan hukum, tapi saya kira kontribusi baik datang dari KPK," ujar Teten di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Jumat (21/10/2016).
Teten mengaku optimis, penegakan hukum di masa mendatang semakin baik setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan reformasi hukum.
Hal itu masih diikuti komitmen dari kementerian/lembaga dalam menyiapkan pencegahan dan penindakan terhadap praktif pungli dan penyuapan.
"Kami optimis kalau bersamaan dengan penegakan hukum membaik dengan pembenahan institusi di Kejaksaan dan Kepolisian CPI kita akan membaik di masa yang akan datang," katanya.
Teten percaya, reformasi hukum dengan tim satgas yang dibentuk pemerintah akan mengurangi pungli dan praktik suap yang selama ini terjadi.
"Memang tantangannya kualitas penegakan hukum, kepastian hukum, itu yang menjadi concern pemerintah saat ini," pungkasnya.
(maf)
