SBY Dianggap Paling Bertanggung Jawab Soal Dokumen Kasus Munir
Senin, 17 Oktober 2016 - 18:16 WIB
SBY Dianggap Paling Bertanggung Jawab Soal Dokumen Kasus Munir
A
A
A
JAKARTA - Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam hilangnya dokumen tim pencari fakta (TPF) kasus pembunuhan Aktivis HAM Munir. Pasalnya, TPF kasus pembunuhan Munir dibentuk dan bekerja untuk SBY pada tahun 2005 silam.
"Selama 10 tahun memimpin pula SBY memiliki kewajiban hukum dan moral untuk menindaklanjuti rekomendasi laporan akhir TPF, tetapi tidak melakukan apapun dan bahkan tidak merawat laporan tersebut," ujar Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos dalam keterangan tertulisnya kepada Sindonews, Senin (17/10/2016).
Menurut dia, SBY tidak bisa diam membisu atas putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan Sekretariat Negara (Setneg) membuka dokumen TPF tersebut.
Sekalipun perintah KIP itu ditujukan pada Setneg sebagai institusi, SBY secara moral tetap memiliki kewajiban untuk menjelaskan keberadaan dokumen itu kepada publik.
"Setidaknya, karena selama 10 tahun SBY telah gagal menuntaskan kasus yang disebutnya sendiri sebagai the test of our history," paparnya.
Lebih lanjut, kata dia, SBY harus memastikan rezim baru di bawah kepemimpinan Jokowi memiliki akses atas laporan kerja TPF, sehingga Jokowi bisa menuntaskannya.
"Sebagaimana mantan Mensesneg Yusril Ihza Mahendra sampaikan, bahwa SBY sama sekali tidak memberikan mandat apapun kepada Yusril atas laporan akhir TPF. Dengan demikian, hanya pada SBY kita bisa memperoleh penjelasan dimana dokumen tersebut berada," pungkasnya.
"Selama 10 tahun memimpin pula SBY memiliki kewajiban hukum dan moral untuk menindaklanjuti rekomendasi laporan akhir TPF, tetapi tidak melakukan apapun dan bahkan tidak merawat laporan tersebut," ujar Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos dalam keterangan tertulisnya kepada Sindonews, Senin (17/10/2016).
Menurut dia, SBY tidak bisa diam membisu atas putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan Sekretariat Negara (Setneg) membuka dokumen TPF tersebut.
Sekalipun perintah KIP itu ditujukan pada Setneg sebagai institusi, SBY secara moral tetap memiliki kewajiban untuk menjelaskan keberadaan dokumen itu kepada publik.
"Setidaknya, karena selama 10 tahun SBY telah gagal menuntaskan kasus yang disebutnya sendiri sebagai the test of our history," paparnya.
Lebih lanjut, kata dia, SBY harus memastikan rezim baru di bawah kepemimpinan Jokowi memiliki akses atas laporan kerja TPF, sehingga Jokowi bisa menuntaskannya.
"Sebagaimana mantan Mensesneg Yusril Ihza Mahendra sampaikan, bahwa SBY sama sekali tidak memberikan mandat apapun kepada Yusril atas laporan akhir TPF. Dengan demikian, hanya pada SBY kita bisa memperoleh penjelasan dimana dokumen tersebut berada," pungkasnya.
(kri)
