Ketua DPR: Netralitas TNI Harus Tetap Dijaga
Selasa, 11 Oktober 2016 - 19:01 WIB
Ketua DPR: Netralitas TNI Harus Tetap Dijaga
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPR Ade Komarudin tak sepakat dengan keinginan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo agar TNI memiliki hak politik. Pria yang akrab disapa Akom ini lebih sepakat tugas TNI seperti saat ini.
"Netralitas TNI harus tetap dijaga," ujar Ade Komarudin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/10/2016).
Menurut politikus Partai Golkar ini, masyarakat lebih menginginkan TNI konsentrasi menjaga NKRI. Agar TNI tetap fokus dalam tugasnya menjaga rakyat.
"Kita tidak ingin TNI nanti terfragmentasi kepada golongan kelompok atau partai politik tertentu, tetapi harus kita jaga menjadi milik rakyat Indonesia," pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris (Mensesneg) Negara Pratikno mengungkapkan Presiden Jokowi melarang TNI untuk memiliki hak politik. Hal itu sudah diatur dalam TAP MPR dan undang-undang yang mengatur status TNI.
Adapun komentar Pratikno itu menanggapi pernyataan Gatot Nurmantyo beberapa waktu lalu yang menginginkan TNI memiliki hak berpolitik. Keinginan Gatot itu mendapat kritik dari berbagai pihak. Terkait penegasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menolak TNI mempunyai hak politik, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo pun menandaskan institusinya hasus tetap netral.
"Netralitas TNI harus tetap dijaga," ujar Ade Komarudin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/10/2016).
Menurut politikus Partai Golkar ini, masyarakat lebih menginginkan TNI konsentrasi menjaga NKRI. Agar TNI tetap fokus dalam tugasnya menjaga rakyat.
"Kita tidak ingin TNI nanti terfragmentasi kepada golongan kelompok atau partai politik tertentu, tetapi harus kita jaga menjadi milik rakyat Indonesia," pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris (Mensesneg) Negara Pratikno mengungkapkan Presiden Jokowi melarang TNI untuk memiliki hak politik. Hal itu sudah diatur dalam TAP MPR dan undang-undang yang mengatur status TNI.
Adapun komentar Pratikno itu menanggapi pernyataan Gatot Nurmantyo beberapa waktu lalu yang menginginkan TNI memiliki hak berpolitik. Keinginan Gatot itu mendapat kritik dari berbagai pihak. Terkait penegasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menolak TNI mempunyai hak politik, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo pun menandaskan institusinya hasus tetap netral.
(kri)
