Rapat Panmus Akan Bahas Mekanisme Pemilihan Ketua DPD Baru
Rapat Panmus Akan Bahas Mekanisme Pemilihan Ketua DPD Baru
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPD) Farouk Muhammad mengatakan dalam Rapat Panitia Musyawarah (Panmus) hari ini akan membahas mekanisme serta persyaratan dari calon pengganti dari Ketua DPD Irman Gusman.
"Ini masih ada dua mekanisme. Kan kemarin tim kajian setelah mempelajarai ada kata-kata untuk menenuhi persyaratan. Sementara persyaratannya apa tak eksplisit selain hanya mengisi daftar. Ini perlu diclearkan. Karena itu Panmus akan membahas apakah perlu syarat lain selain itu," ujar Farouk di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/10/2016).
Farouk melanjutkan jika mengikuti tatib bisa dengan langsung mendaftar dan membuat kesimpulan untuk menyampaikan kesediaan agar bisa dicalonkan dan bersedia dan bekerja sama dengan baik. Lalu menandatangai pakta integritas.
Namun, dia menyebut masih ada pembahasan yang harus diselesaikan. Melihat adanya perbedaan pendapat dalam anggota DPD.
"Cuma ada sebagian teman yang masih mempersoalkan. Sampai saat ini ada 12. Ada satu provinsi yang double. Ini gimana untuk menghasilkan pimpinan yang legitimate. Ada yang mengusulkaan untuk memperjelas maksud persyaratan dalam tatib," tambahnya.
Rapat Panmus ini dilakukan secara tertutup. Rapat dihadiri oleh pimpinan DPD, pimpinan alat kelengkapan DPD (komite/panitia/badan), beserta perwakilan wilayah provinsi.
Rapat tersebut beragendakan penyampaian Laporan Tim Kerja DPD yang diketuai Abdul Gafar Usman (senator asal Riau) mengenai hasil kajian mekanisme (tata cara) pengisian kekosongan pimpinan DPD unsur wilayah barat (gugusan Sumatera) dan pemilihan Ketua DPD.
Diketahui ada 12 nama yang akan mencalonkan diri sebagai pimpinan DPD. Di antaranya adalah M Syukur (Jambi), Hardi Slamet Hood (Kepulauan Riau), Intsiawati Ayus (Riau), Darmayanti Lubis (Sumatera Utara), Ahmad Kanedi (Bengkulu), Hudarni Rani (Bangka Belitung), Nofi Chandra (Sumatera Barat).
Lalu, Parlindungan Purba (Sumatera Utara), Andi Surya (Lampung), Asmawati (Sumatera Selatan), Fachrul Razi (Nanggroe Aceh Darussalam), dan Gafar Usman (Riau).
"Ini masih ada dua mekanisme. Kan kemarin tim kajian setelah mempelajarai ada kata-kata untuk menenuhi persyaratan. Sementara persyaratannya apa tak eksplisit selain hanya mengisi daftar. Ini perlu diclearkan. Karena itu Panmus akan membahas apakah perlu syarat lain selain itu," ujar Farouk di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/10/2016).
Farouk melanjutkan jika mengikuti tatib bisa dengan langsung mendaftar dan membuat kesimpulan untuk menyampaikan kesediaan agar bisa dicalonkan dan bersedia dan bekerja sama dengan baik. Lalu menandatangai pakta integritas.
Namun, dia menyebut masih ada pembahasan yang harus diselesaikan. Melihat adanya perbedaan pendapat dalam anggota DPD.
"Cuma ada sebagian teman yang masih mempersoalkan. Sampai saat ini ada 12. Ada satu provinsi yang double. Ini gimana untuk menghasilkan pimpinan yang legitimate. Ada yang mengusulkaan untuk memperjelas maksud persyaratan dalam tatib," tambahnya.
Rapat Panmus ini dilakukan secara tertutup. Rapat dihadiri oleh pimpinan DPD, pimpinan alat kelengkapan DPD (komite/panitia/badan), beserta perwakilan wilayah provinsi.
Rapat tersebut beragendakan penyampaian Laporan Tim Kerja DPD yang diketuai Abdul Gafar Usman (senator asal Riau) mengenai hasil kajian mekanisme (tata cara) pengisian kekosongan pimpinan DPD unsur wilayah barat (gugusan Sumatera) dan pemilihan Ketua DPD.
Diketahui ada 12 nama yang akan mencalonkan diri sebagai pimpinan DPD. Di antaranya adalah M Syukur (Jambi), Hardi Slamet Hood (Kepulauan Riau), Intsiawati Ayus (Riau), Darmayanti Lubis (Sumatera Utara), Ahmad Kanedi (Bengkulu), Hudarni Rani (Bangka Belitung), Nofi Chandra (Sumatera Barat).
Lalu, Parlindungan Purba (Sumatera Utara), Andi Surya (Lampung), Asmawati (Sumatera Selatan), Fachrul Razi (Nanggroe Aceh Darussalam), dan Gafar Usman (Riau).
(kri)
Explore More