Mensos: Jangan Ada Pemotongan Dana PKH

Kamis, 29 September 2016 - 03:16 WIB
Mensos: Jangan Ada Pemotongan...
Mensos: Jangan Ada Pemotongan Dana PKH
A A A
SUMATERA SELATAN - Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa melarang adanya pemotongan dalam bentuk apapun terkait dana Program Keluarga Harapan (PKH) yang diberikan kepada masyarakat dengan kategori Keluarga Sangat Miskin (KSM).

“Saya tanya kepada penerima apakah selama ini ada pemotongan dana PKH, ternyata itu tidak ada dan jangan pernah ada. Jangan pernah pula diberikan kepada suami. Syarat penerimanya adalah ibu-ibu, sebab harus hamil, melahirkan, serta merawat anak-anak,” tutur Khofifah dalam acara pemberian bantuan PKH tahap ketiga di Perumahan Serasan Sekate, Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Selasa 29 September 2016.

Pencairan tahap ketiga bantuan PKH ini, kata Khofifah, ditargetkan selesai pada akhir September, termasuk juga pencairan dana bantuan sosial WNI eks warga Timor-Timur.

Dengan begitu, kata dia, penutupan data tahap ketiga dapat dilakukan pada Oktober mendatang. “Jika semua sudah dilakukan maka November mendatang sudah dapat dilakukan pencairan dana PKH tahap ke empat,” tuturnya.

Khofifah memastikan tidak ada pemangkasan dana program sosial, meskipun pemangkasan anggaran terjadi di beberapa kementerian. Bahkan penerima program PKH untuk tahap ke empat dipastikan akan bertambah.

“Penambahan penerima bantuan tersebut bukan berarti didefinisikan sebagai peningkatan kemiskinan, namun penambahan bantuan sosial tersebut sebagai bentuk perlindungan sosial,” tuturnya.

Dia mengingatkan warga yang belum masuk dalam daftar penerima PKH segera berkoordinasi agar dapat dimasukkan dalam daftar. Berdasarkan data, jumlah penerima dana PKH di Provinsi Sumatera Selatan mencapai 105.432 kepala keluarga. Pada tahap empat, jumlah penerima akan bertambah sebanyak 90.000 KK.

Dari jumlah itu, sebanyak 8.777 KK diberikan kepada masyarakat Musi Banyuasin. Pada tahap empat, jumlah penerima bantuan di daerah tersebut bertambah 4.500 KK.

Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin mengatakan, PKH adalaj salah satu program yang memberikan harapan kepada banyak pihak. Melalui program tersebut diharapkan terwujud keluarga sehat dengan anak-anak yang cerdas.

“Intinya untuk menyejahterakan rakyat, itu tujuan akhir dari segala macam pembangunan yang kita lakukan ini. Semoga program ini bisa secara luas dan nyata dirasakan oleh seluruh rakyat Muba. Jadi, anak-anak itu harus sekolah dan harus sehat, ini semua dijamin oleh pemerintah,” ujar Alex.
(dam)
Berita Terkait
Pemerintah Terus Pantau...
Pemerintah Terus Pantau Kondisi PPKS di BRSLU Budhi Dharma Bekasi
Busyro Muqoddas: Kesejahteraan...
Busyro Muqoddas: Kesejahteraan Hakim Buruk Bakal Untungkan Investor Asing
Anies Harap Tenaga Kesejahteraan...
Anies Harap Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Jadi Solusi Masalah Sosial di Jakarta
Penghubung Pemangku...
Penghubung Pemangku Kebijakan dengan Perusahaan Demi Kesejahteraan Sosial
Wujudkan Kesejahteraan...
Wujudkan Kesejahteraan Masyarakat, Kemenhut Komitmen Perkuat Perhutanan Sosial
Warga yang Terjaring...
Warga yang Terjaring Razia PMKS Bakal Dicoret Sebagai Penerima Bansos
Berita Terkini
Prabowo Kenang Hari...
Prabowo Kenang Hari Lahir Soekarno Lewat Potret Sang Proklamator
Kasus Dadan Cs, Saut...
Kasus Dadan Cs, Saut Situmorang: Semua hingga Eselon Terkecil Harus Bertanggung Jawab
Pigai Usul Jabatan Utama...
Pigai Usul Jabatan Utama Polri Bisa Diisi Sipil, Sahroni: Urusin HAM Saja
Revisi UU Polri: Batas...
Revisi UU Polri: Batas Usia dan Syarat Anggota Kompolnas Diusulkan Lebih Fleksibel
KontraS Kritik Tuntutan...
KontraS Kritik Tuntutan 2,5 Tahun Penjara untuk Terdakwa Penyiraman Andrie Yunus
Revisi UU Polri, Menteri...
Revisi UU Polri, Menteri Pigai Usulkan Sejumlah Jabatan Utama Bisa Diisi Sipil
Infografis
7 Kolonel TNI AL Pecah...
7 Kolonel TNI AL Pecah Bintang, Ada Dankopaska Koarmada RI
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved