Indonesia Bisa Lakukan Banyak Strategi Cegah Penyanderaan
Rabu, 28 September 2016 - 08:14 WIB
Indonesia Bisa Lakukan Banyak Strategi Cegah Penyanderaan
A
A
A
JAKARTA - Pengamat Militer dan Intelijen, Susaningtyas Kertopati menyatakan, banyak strategi yang bisa dilakukan negara Indonesia, guna mencegah terjadinya kembali penyanderaan warga negara Indonesia (WNI) di negara luar, terutama antisipasi penyanderaan dari kelompok Abu Sayyaf.
"Sebagaimana kita ketahui Indonesia sudah punya berbagai pengalaman di masa lalu. Indonesia punya pengalaman bebaskan hostage (penyanderaan) di luar negeri, Woyla dan MV Kudus," kata Susaningtyas saat dihubungi Sindonews, kemarin.
"Hal ini sebenarnya dapat dijadikan alasan dibangun suatu tim kerja yang terkoordinasi untuk hadapi kasus penyanderaan yang mungkin saja dimasa yang akan datang bisa terulang lagi. Ya sehingga kita siap menghadapinya," imbuhnya.
Dia juga menyebut hal itu termasuk dengan membangun sistem keamanan maritim yang holostik dan terintegrasi. Pertemuan antara pihak Indonesia, Filipina dan Malaysia pada 5 Mei 2016 lalu harus hasilkan nota bersama.
Diakuinya, nota bersama sebagai perjanjian yang dapat dijadikan pegangan saat hadapi masalah hostage dan berbagai keamanan di laut Indonesia terutama. "Harusnya keamanan Laut Sulawesi mencontoh keamanan di Selat Malaka, sehingga kontrolnya lebih luas dan siaga," jelasnya.
Dia juga mengimbau agar pembebasan yang telah dilakukan para sandera ini hendaknya jangan menjadi lahan klaim berbagai pihak. Karena menurutnya, hal itu akan menjadi kurang baik dimasa depan.
"Lobi-lobi yang dilakukan secara senyap dan berhasil patut dihargai. Namun memang bila dilakukan tebusan uang akan mengurangi nilai keberhasilan lobi (sebagian beranggapan dengan memberi tebusan makan berarti memberi support pada kelompok Abu Sayyaf)," tandasnya.
"Sebagaimana kita ketahui Indonesia sudah punya berbagai pengalaman di masa lalu. Indonesia punya pengalaman bebaskan hostage (penyanderaan) di luar negeri, Woyla dan MV Kudus," kata Susaningtyas saat dihubungi Sindonews, kemarin.
"Hal ini sebenarnya dapat dijadikan alasan dibangun suatu tim kerja yang terkoordinasi untuk hadapi kasus penyanderaan yang mungkin saja dimasa yang akan datang bisa terulang lagi. Ya sehingga kita siap menghadapinya," imbuhnya.
Dia juga menyebut hal itu termasuk dengan membangun sistem keamanan maritim yang holostik dan terintegrasi. Pertemuan antara pihak Indonesia, Filipina dan Malaysia pada 5 Mei 2016 lalu harus hasilkan nota bersama.
Diakuinya, nota bersama sebagai perjanjian yang dapat dijadikan pegangan saat hadapi masalah hostage dan berbagai keamanan di laut Indonesia terutama. "Harusnya keamanan Laut Sulawesi mencontoh keamanan di Selat Malaka, sehingga kontrolnya lebih luas dan siaga," jelasnya.
Dia juga mengimbau agar pembebasan yang telah dilakukan para sandera ini hendaknya jangan menjadi lahan klaim berbagai pihak. Karena menurutnya, hal itu akan menjadi kurang baik dimasa depan.
"Lobi-lobi yang dilakukan secara senyap dan berhasil patut dihargai. Namun memang bila dilakukan tebusan uang akan mengurangi nilai keberhasilan lobi (sebagian beranggapan dengan memberi tebusan makan berarti memberi support pada kelompok Abu Sayyaf)," tandasnya.
(maf)
