Menkumham Sebut Reformasi Hukum Masih Kajian
Selasa, 27 September 2016 - 16:14 WIB
Menkumham Sebut Reformasi Hukum Masih Kajian
A
A
A
JAKARTA - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly mengatakan, pihaknya masih membahas dan mengkaji reformasi hukum.
Reformasi hukum sempat disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dihadapkan para pakar hukum di Istana Merdeka beberapa waktu lalu.
"Kemarin kita panggil beberapa pakar, nah ini saya akan koordinasikan dengan Pak KSP (Kepala Staf Presiden)," kata Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (27/9/2016).
Menurut Yasonna, pihaknya masih membahas reformasi hukum tersebut. Diakuinya, pihaknya akan melihat apakah dihapuskannya remisi koruptor juga masuk di dalamnya.
Namun Yasonna enggan berkomentar terkait kemungkinan membuat lembaga baru untuk merealisasikan reformasi hukum tersebut. "Belum, belum (diputuskan membuat lembaga baru)," ucapnya.
Dalam kesempatan bertemu sejumlah pakar hukum di Istana Merdeka, Presiden Jokowi menyampaikan keinginannya untuk melakukan reformasi di bidang hukum.
Dalam masalah korupsi, orang nomor satu di Indonesia itu berjanji akan menolak remisi bagi koruptor. Jokowi juga meminta agar kasus HAM seperti pembunuhan aktivis HAM, Munir segera dituntaskan.
Reformasi hukum sempat disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dihadapkan para pakar hukum di Istana Merdeka beberapa waktu lalu.
"Kemarin kita panggil beberapa pakar, nah ini saya akan koordinasikan dengan Pak KSP (Kepala Staf Presiden)," kata Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (27/9/2016).
Menurut Yasonna, pihaknya masih membahas reformasi hukum tersebut. Diakuinya, pihaknya akan melihat apakah dihapuskannya remisi koruptor juga masuk di dalamnya.
Namun Yasonna enggan berkomentar terkait kemungkinan membuat lembaga baru untuk merealisasikan reformasi hukum tersebut. "Belum, belum (diputuskan membuat lembaga baru)," ucapnya.
Dalam kesempatan bertemu sejumlah pakar hukum di Istana Merdeka, Presiden Jokowi menyampaikan keinginannya untuk melakukan reformasi di bidang hukum.
Dalam masalah korupsi, orang nomor satu di Indonesia itu berjanji akan menolak remisi bagi koruptor. Jokowi juga meminta agar kasus HAM seperti pembunuhan aktivis HAM, Munir segera dituntaskan.
(maf)
