Cegah Politik Uang di Pilkada, Mendagri Gaet KPK dan BPKP
Senin, 26 September 2016 - 13:55 WIB
Cegah Politik Uang di Pilkada, Mendagri Gaet KPK dan BPKP
A
A
A
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan, berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna mencegah penyalahgunaan uang di Pilkada Serentak 2017 mendatang.
"Ya kita lakukan secara terpadu," kata Tjahjo dalam acara Rapat Kerja Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintah Daerah Tahun 2016, di Hotel Borobudur, Jakarta pusat, Senin (26/9/2016).
"(Kerja sama) dengan KPK kemudian Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Karena Pilkada Serentak ini problemnya adalah yang kami sepakati dengan KPU dan Bawaslu, bahwa politik uang harus dicegah," imbuh Tjahjo.
Menteri asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menjelaskan, Kemendagri dengan pihak KPK serta BPKP terus melakukan komunikasi agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.
Karena diakui Tjahjo, dalam pilkada biasanya banyak politik uang yang dilakukan oleh oknum tertentu. "Ini (politik uang) bisa jadi malapetaka di hari kemudian hari," tandasnya.
"Ya kita lakukan secara terpadu," kata Tjahjo dalam acara Rapat Kerja Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintah Daerah Tahun 2016, di Hotel Borobudur, Jakarta pusat, Senin (26/9/2016).
"(Kerja sama) dengan KPK kemudian Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Karena Pilkada Serentak ini problemnya adalah yang kami sepakati dengan KPU dan Bawaslu, bahwa politik uang harus dicegah," imbuh Tjahjo.
Menteri asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menjelaskan, Kemendagri dengan pihak KPK serta BPKP terus melakukan komunikasi agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.
Karena diakui Tjahjo, dalam pilkada biasanya banyak politik uang yang dilakukan oleh oknum tertentu. "Ini (politik uang) bisa jadi malapetaka di hari kemudian hari," tandasnya.
(maf)
