Ruhut Diminta Jangan Asal Ngomong Soal Reklamasi Teluk Benoa
Sabtu, 10 September 2016 - 17:47 WIB
Ruhut Diminta Jangan Asal Ngomong Soal Reklamasi Teluk Benoa
A
A
A
JAKARTA - Ketua Lembaga Bantuan Hukum Sekretariat Bersama Rakyat (LBH Sekber) Ridwan Darmawan menegaskan kepada Anggota Komisi III DPR Ruhut Sitompul agar tak asal bicara mengenai permasalahan Reklamasi Teluk Benoa.
"Ruhut jangan asal omong, pernyataan dirinya di berbagai media makin meresahkan dan provokatif, tidak mencerminkan pejabat publik dan wakil rakyat yang mestinya menyerap aspirasi rakyat secara baik," ujar Ridwan dalam pers rilis yang diterima Sindonews, Sabtu (10/9/2016).
Menurut Ridwan, seharusnya Ruhut mau belajar dan mendengar terlebih dahulu mengenai sejarah panjang penolakan rakyat Bali atau ForBali terhadap rencana Reklamasi Teluk Benoa tersebut. Masyarakat Bali telah berjuang selama empat tahun untuk menyuarakan aspirasinya secara santun dan kreatif.
Berbagai aksi kerap mendapat penolakan dan tidak direspons, dan saat satu kali dari ribuan aksi yang pernah mereka lakukan mereka melupakan emosinya dengan membakar ban. "Ada yang menyebut bahwa kami dibilang anarkis, antek PKI, bahkan dituduh separatis, ini menjijikkan," katanya.
Ridwan melanjutkan, hanya orang-orang yang gandrung terhadap perilaku rezim Orde Baru yang dengan mudah menuduh gerakan 'masif' oleh masyarakat dengan stigma dan isu murahan seperti label PKI, anarkis dan separatis.
Dia berpendapat, pembangunan tentunya memiliki prosedur yang tepat, jika rakyat tidak menghendaki pembangunan yang justru mengancam kehidupan dan penghidupannya serta dampak ekologi, maka jangan paksa rakyat untuk menerima pembangunan Reklamasi Teluk Benoa.
Bagi Ridwan, Ruhut harusnya menjadi contoh publik figur yang dipandang mengerti sejarah perkembangan hukum, di mana kolonial Belanda waktu itu masih mengakui dan menghargai eksistensi masyarakat adat di Hindia Belanda.
"Masa kita yang sudah merdeka selama 71 tahun mau melakukan cara-cara bernegara yang lebih jahiliyah dari penjajah kolonial Belanda? Jangan asal jeplak bung," tandasnya.
Seperti diketahui, Ruhut diberbagai media menyerang forBali pasca aksi 25 Agustus lalu dengan istilah skenario kerusuhan yang gagal, keputusan pemerintah terkait Reklamasi Teluk Benoa harus diterima, Jokowi tidak bisa digertak.
"Ruhut jangan asal omong, pernyataan dirinya di berbagai media makin meresahkan dan provokatif, tidak mencerminkan pejabat publik dan wakil rakyat yang mestinya menyerap aspirasi rakyat secara baik," ujar Ridwan dalam pers rilis yang diterima Sindonews, Sabtu (10/9/2016).
Menurut Ridwan, seharusnya Ruhut mau belajar dan mendengar terlebih dahulu mengenai sejarah panjang penolakan rakyat Bali atau ForBali terhadap rencana Reklamasi Teluk Benoa tersebut. Masyarakat Bali telah berjuang selama empat tahun untuk menyuarakan aspirasinya secara santun dan kreatif.
Berbagai aksi kerap mendapat penolakan dan tidak direspons, dan saat satu kali dari ribuan aksi yang pernah mereka lakukan mereka melupakan emosinya dengan membakar ban. "Ada yang menyebut bahwa kami dibilang anarkis, antek PKI, bahkan dituduh separatis, ini menjijikkan," katanya.
Ridwan melanjutkan, hanya orang-orang yang gandrung terhadap perilaku rezim Orde Baru yang dengan mudah menuduh gerakan 'masif' oleh masyarakat dengan stigma dan isu murahan seperti label PKI, anarkis dan separatis.
Dia berpendapat, pembangunan tentunya memiliki prosedur yang tepat, jika rakyat tidak menghendaki pembangunan yang justru mengancam kehidupan dan penghidupannya serta dampak ekologi, maka jangan paksa rakyat untuk menerima pembangunan Reklamasi Teluk Benoa.
Bagi Ridwan, Ruhut harusnya menjadi contoh publik figur yang dipandang mengerti sejarah perkembangan hukum, di mana kolonial Belanda waktu itu masih mengakui dan menghargai eksistensi masyarakat adat di Hindia Belanda.
"Masa kita yang sudah merdeka selama 71 tahun mau melakukan cara-cara bernegara yang lebih jahiliyah dari penjajah kolonial Belanda? Jangan asal jeplak bung," tandasnya.
Seperti diketahui, Ruhut diberbagai media menyerang forBali pasca aksi 25 Agustus lalu dengan istilah skenario kerusuhan yang gagal, keputusan pemerintah terkait Reklamasi Teluk Benoa harus diterima, Jokowi tidak bisa digertak.
(kri)
