Pemerintah Diminta Jujur Soal Arcandra Tahar

Kamis, 08 September 2016 - 14:17 WIB
Pemerintah Diminta Jujur...
Pemerintah Diminta Jujur Soal Arcandra Tahar
A A A
JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil ‎menilai kebijakan pemerintah berseberangan dengan Undang-undang (UU) terkait pemberian hak warga negara kepada Arcandra Tahar. Muncul wacana Arcandra akan kembali diangkat sebagai Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM).

Menurut Nasir, pemerintah diminta jujur terkait perlakuan kepada Arcandra, sehingga dengan mudah mendapatkan kwarganegaraanya kembali. Nasir menyebut apa kelebihan dan kekurangan Arcandra.

‎"Sehingga kemudian negara membedakan Arcandra Tahar oleh orang-orang lain, untuk memperoleh kewarganegaraan," ujar Nasir di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (8/9/2016).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan, menurut UU Kewarganegaraan, seseorang harus tinggal selama lima tahun berturut-turut untuk mendapatkan hak kewarganegaraannya kembali.

Disamping itu, dia mengaku belum yakin Arcandra sudah kehilangan hak sebagai warga negara Amerika Serikat (AS), mengingat tidak mudah negeri Paman Sam itu menghapus kewarganegaraan seseorang.

Maka itu dia berharap pemerintah jujur apa adanya soal status Arcandra. "Karena bila ditutupi suatu saat akan terbongkar. Jadi kata pepatah, sepandai-pandainya tupai melompat dia akan jatuh juga, durian di mana kita sembunyikan akan tercium juga baunya," pungkasnya.
(maf)
Berita Terkait
JK soal Kabinet Merah...
JK soal Kabinet Merah Putih: Nanti 6 Bulan Baru Kita Bisa Menilai
Reshuffle Kabinet, Presiden...
Reshuffle Kabinet, Presiden Lantik 2 Menteri 1 Kepala Lembaga
Jokowi Lantik Dua Menteri...
Jokowi Lantik Dua Menteri dan Tiga Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju
JK Sentil Wacana Kabinet...
JK Sentil Wacana Kabinet Prabowo Diisi 40 Menteri: Artinya Bukan Kabinet Kerja tapi Politis
Penilaian 6 Menteri...
Penilaian 6 Menteri Baru di Mata Jokowi
Reshuffle Kabinet, PKS...
Reshuffle Kabinet, PKS Sarankan Jokowi Libatkan KPK Pilih Calon Menteri
Berita Terkini
KontraS Kritik Tuntutan...
KontraS Kritik Tuntutan 2,5 Tahun Penjara untuk Terdakwa Penyiraman Andrie Yunus
Revisi UU Polri, Menteri...
Revisi UU Polri, Menteri Pigai Usulkan Sejumlah Jabatan Utama Bisa Diisi Sipil
Film Pesta Babi Bergeser...
Film Pesta Babi Bergeser dari Kritik Sosial Jadi Instrumen Kampanye Disintegrasi Papua
KPK Angkut Moge, Mobil...
KPK Angkut Moge, Mobil Mewah, dan Sepeda usai Geledah Rumah Silmy Karim
Ancam 6 Juta Tenaga...
Ancam 6 Juta Tenaga Kerja, Wacana Kemasan Polos Harus Dibatalkan
DPR Minta KAI Bereskan...
DPR Minta KAI Bereskan Dulu Konektivitas Sebelum Bangun Jalur Kereta Aceh-Lampung
Infografis
Pemerintah Tetapkan...
Pemerintah Tetapkan 25 Hari Libur dan Cuti Bersama di Tahun 2026
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved