Hanura Bantah Kritikan SBY Bilang Poros Maritim Cuma Retorika
Hanura Bantah Kritikan SBY Bilang Poros Maritim Cuma Retorika
A
A
A
JAKARTA - Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) membantah pernyataan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menilai konsep poros maritim dunia hanya retorika.
Ketua DPP Hanura Dadang Rusdiana mengatakan, komitmen kemaritiman yang dilanjutkan dengan beberapa kebijakan pembangunan tol laut ,dalam mendorong konektivitas antarpulau, bukti keseriusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan kemaritiman.
"Kalau dinyatakan sebatas retorika, tidak proporsional Pak SBY menilai," ujar Dadang Rusdiana di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/8/2016).
Dia menambahkan, adanya Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman sebagai nomenklatur baru Menko, beberapa kebijakan dan langkah nyata yang dilakukan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, adalah indikator komitmen tentang kemaritiman.
"Kalau hasilnya belum terlihat sebagaimana harapan, ya wajar saja," ujar Anggota Komisi X DPR ini.
Lebih lanjut dia mengatakan, Indonesia merupakan negara besar dengan kompleksitas masa lalu yang luar biasa. "Seperti mengurai benang kusut, itu yang sedang dilakukan Jokowi, perlu waktu. Tetapi sebagai gebrakan awal, poros kemaritiman membuka harapan baru," pungkasnya.
Diketahui, konsep Indonesia sebagai poros maritim dunia yang digagas Presiden Jokowi, mendapat kritikan dari SBY. Kritikan itu SBY dalam orasi ilmiahnya di acara wisuda Sarjana Universitas Al Azhar Indonesia di Gedung Manggala Wanabhakti, Kementerian Kehutanan, Jakarta, Sabtu 27 Agustus 2016.
Adapun orasi ilmiah SBY bertajuk membangun ekonomi Indonesia berbasis benua maritim serta nilai-nilai agama dan budaya itu dihadiri ratusan sarjana beserta keluarga.
"Saya sering mendengar kita ini bangsa maritim, negara kepulauan wajib hukumnya, harga mati pembangunan kita berwawasan martitim, tapi yang saya dengar, yang saya ikuti sebatas retorika," ujar SBY.
Ketua DPP Hanura Dadang Rusdiana mengatakan, komitmen kemaritiman yang dilanjutkan dengan beberapa kebijakan pembangunan tol laut ,dalam mendorong konektivitas antarpulau, bukti keseriusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan kemaritiman.
"Kalau dinyatakan sebatas retorika, tidak proporsional Pak SBY menilai," ujar Dadang Rusdiana di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/8/2016).
Dia menambahkan, adanya Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman sebagai nomenklatur baru Menko, beberapa kebijakan dan langkah nyata yang dilakukan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, adalah indikator komitmen tentang kemaritiman.
"Kalau hasilnya belum terlihat sebagaimana harapan, ya wajar saja," ujar Anggota Komisi X DPR ini.
Lebih lanjut dia mengatakan, Indonesia merupakan negara besar dengan kompleksitas masa lalu yang luar biasa. "Seperti mengurai benang kusut, itu yang sedang dilakukan Jokowi, perlu waktu. Tetapi sebagai gebrakan awal, poros kemaritiman membuka harapan baru," pungkasnya.
Diketahui, konsep Indonesia sebagai poros maritim dunia yang digagas Presiden Jokowi, mendapat kritikan dari SBY. Kritikan itu SBY dalam orasi ilmiahnya di acara wisuda Sarjana Universitas Al Azhar Indonesia di Gedung Manggala Wanabhakti, Kementerian Kehutanan, Jakarta, Sabtu 27 Agustus 2016.
Adapun orasi ilmiah SBY bertajuk membangun ekonomi Indonesia berbasis benua maritim serta nilai-nilai agama dan budaya itu dihadiri ratusan sarjana beserta keluarga.
"Saya sering mendengar kita ini bangsa maritim, negara kepulauan wajib hukumnya, harga mati pembangunan kita berwawasan martitim, tapi yang saya dengar, yang saya ikuti sebatas retorika," ujar SBY.
(maf)
Explore More