Ketua KPK Tak Sepakat Beri Remisi Koruptor karena Lapas Penuh

Senin, 22 Agustus 2016 - 10:09 WIB
Ketua KPK Tak Sepakat...
Ketua KPK Tak Sepakat Beri Remisi Koruptor karena Lapas Penuh
A A A
JAKARTA - Kebijakan pemberian remisi atau pemotongan masa tahanan bagi para terpidana korupsi dinilai tidak tepat. Terlebih jika yang dijadikan alasan adalah kondisi lembaga pemasyarakatan (lapas) yang sudah penuh.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo adalah salah satu pihak yang tidak setuju dengan ide yang sebelumnya disampaikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly.

"Kalau memberi remisi mestinya alasannya bukan itu (lapas penuh)," kata Agus di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (22/8/2016).

(Baca juga: Remisi Koruptor Bukan Solusi Atasi Kelebihan Kapasitas Lapas)

Menurut Agus, pemberian remisi terhadap koruptor tidak akan menjadi solusi bagi kondisi Lapas yang sudah melebihi kapasitas. Negara kata Agus, harus menyiapkan solusi permanen dan jangka panjang. Seperti menambah kapasitas lapas.

"Mestinya lapas penuh ya membangun lapas. Bangun yang lebih. Negara mestinya bisa membangun kapasitas yang lebih banyak," ucap Agus.
(maf)
Berita Terkait
207 Warga Binaan di...
207 Warga Binaan di Rutan Pangkep Terima Remisi Kemerdekaan
Sebanyak 13.851 Napi...
Sebanyak 13.851 Napi di Jatim Dapat Remisi Khusus Idul Fitri
Napi Kasus Asusila di...
Napi Kasus Asusila di Kota Parepare Dapat Remisi Bebas
7.577 Napi di Sumsel...
7.577 Napi di Sumsel akan Terima Remisi Kemerdekaan, 91 Langsung Bebas
61 Warga Binaan Rutan...
61 Warga Binaan Rutan Salatiga Terima Remisi Idulfitri, 2 Or Bebas
121.026 Narapidana Terima...
121.026 Narapidana Terima Remisi Khusus Lebaran, 550 Orang Langsung Bebas
Berita Terkini
Gempa M7,1 Guncang Jepang,...
Gempa M7,1 Guncang Jepang, Kemlu Pastikan Tidak Ada WNI Jadi Korban
PWI Cabut Laporan Polisi...
PWI Cabut Laporan Polisi terhadap Hotman Paris
Perindo Bekali Anggota...
Perindo Bekali Anggota Legislatif Strategi Pemenangan dan Pemahaman Teknis Kepemiluan
Anggota DPRD Jatim Ditahan...
Anggota DPRD Jatim Ditahan KPK, Diduga Beri Suap Rp1,5 Miliar demi Jatah Dana Hibah Rp83,4 Miliar
Pakar Hukum Tata Negara...
Pakar Hukum Tata Negara Dorong Ambang Batas Fraksi daripada Ambang Batas Parlemen
Dasar Penetapan Febrie...
Dasar Penetapan Febrie sebagai Tersangka TPPU Dipertanyakan
Infografis
Ketua BEM UNY Diintimidasi...
Ketua BEM UNY Diintimidasi Beasiswa Dicabut karena Protes UKT
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved