Politikus Gerindra Ini Duga Ada Skenario di Balik Pengangkatan Arcandra
Politikus Gerindra Ini Duga Ada Skenario di Balik Pengangkatan Arcandra
A
A
A
JAKARTA - Anggota Fraksi Partai Gerindra, Muhammad Syafi'i tidak yakin Presiden Joko Widodo tida mengetahui Arcandra Tahar berkewarganegaraan ganda.
"Jokowi tidak mungkin tidak tahu," tutur Syafi'i di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (18/8/2016).
Dia juga tidak yakin apabila Jokowi dijebak orang-orang di sekitarnya dalam pengangkatan Arcandra sebagai Menteri ESDM. "Siapa yang berani jebak? Masak iya (mekanisme pengangkatan menteri) sebegitu ketat, Jokowi kecolongan," tandasnya. (Baca juga: Menteri ESDM Arcandra Tahar Dicopot)
Syafi'i juga tidak setuju jika ada pendapat yang menyalahkan pihak lain terkait pengangkatan Arcandra menjadi Menteri ESDM. Menurut dia, perombakan atau reshuffle kabinet hanya Presiden dan Tuhan yang mengetahui.
Menurut dia, seharusnya Jokowi tidak memberhentikan Arcandra, tapi membatalkan pengangkatannya menjadi Menteri ESDM. Dengan menganulir, menurut dia, keputusan Arcandra yang sangat singkat itu bisa dibatalkan. Sebaliknya, kata dia, keputusan menteri tidak bisa dibatalkan meski Presiden telah memberhentikan Arcandra.
Sekadar informasi, Kementerian ESDM telah melayangkan surat persetujuan ekspor untuk Freeport kepada Kementerian Perdagangan. Izin ekspor konsentrat ini berlaku lima bulan hingga 11 Januari 2017. "Kalau dianulir, kebijakan itu batal demi hukum. Ada apa? Enggak mungkin kebetulan," ungkap anggota Komisi III DPR ini.
Dia merasa yakin ada skenario di balik pengangkatan dan pemberhentian Arcandra dari jabatan Menteri ESDM. "Ini sebuah skenario," katanya menduga.
Atas persoalan ini, dia berpendapat pengangkatan Arcandra telah melanggar hukum. DPR, kata dia, bisa melakukan langkah yang serius terhadap Presiden.
Kendati demikian, Syafi'i tidak yakin wacana pengajuan hak interpelasi atau hak bertanya kepada Presiden oleh DPR akan terealisasi. Pasalnya, kata dia, mayoritas partai di DPR sudah menjadi partai pendukung pemerintah.
"Jokowi tidak mungkin tidak tahu," tutur Syafi'i di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (18/8/2016).
Dia juga tidak yakin apabila Jokowi dijebak orang-orang di sekitarnya dalam pengangkatan Arcandra sebagai Menteri ESDM. "Siapa yang berani jebak? Masak iya (mekanisme pengangkatan menteri) sebegitu ketat, Jokowi kecolongan," tandasnya. (Baca juga: Menteri ESDM Arcandra Tahar Dicopot)
Syafi'i juga tidak setuju jika ada pendapat yang menyalahkan pihak lain terkait pengangkatan Arcandra menjadi Menteri ESDM. Menurut dia, perombakan atau reshuffle kabinet hanya Presiden dan Tuhan yang mengetahui.
Menurut dia, seharusnya Jokowi tidak memberhentikan Arcandra, tapi membatalkan pengangkatannya menjadi Menteri ESDM. Dengan menganulir, menurut dia, keputusan Arcandra yang sangat singkat itu bisa dibatalkan. Sebaliknya, kata dia, keputusan menteri tidak bisa dibatalkan meski Presiden telah memberhentikan Arcandra.
Sekadar informasi, Kementerian ESDM telah melayangkan surat persetujuan ekspor untuk Freeport kepada Kementerian Perdagangan. Izin ekspor konsentrat ini berlaku lima bulan hingga 11 Januari 2017. "Kalau dianulir, kebijakan itu batal demi hukum. Ada apa? Enggak mungkin kebetulan," ungkap anggota Komisi III DPR ini.
Dia merasa yakin ada skenario di balik pengangkatan dan pemberhentian Arcandra dari jabatan Menteri ESDM. "Ini sebuah skenario," katanya menduga.
Atas persoalan ini, dia berpendapat pengangkatan Arcandra telah melanggar hukum. DPR, kata dia, bisa melakukan langkah yang serius terhadap Presiden.
Kendati demikian, Syafi'i tidak yakin wacana pengajuan hak interpelasi atau hak bertanya kepada Presiden oleh DPR akan terealisasi. Pasalnya, kata dia, mayoritas partai di DPR sudah menjadi partai pendukung pemerintah.
(dam)
Explore More