MPR Sesalkan Pencopotan Arcandra Tahar dari Menteri ESDM
A
A
A
JAKARTA - Pencopotan Arcandra Tahar dari jabatan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) banyak menuai komentar. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot Arcandra Tahar menyangkut kewarganegaraan gandanya.
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan, pemerintah harus meminta dan mendengarkan keputusan dari Arcandra. Dalam hal ini Pemerintah harus meminta konfirmasi keputusan dari kewarganegaraan yang dipilih oleh Arcandra.
"Tanya pada beliau maunya bagaimana. Mau jadi warga negara Indonesia (WNI) atau warga negara asing (WNA). Kalau mau jadi WNI, pemerintah dengan bijak, harus melihat itu," ujar Hidayat di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8/2016).
Dia menuturkan, bahwa Jokowi juga harus memperhatikan nasib dari keluarga Arcandra. "Beliau enggak sendiri kan, ada anak dan istrinya. Belum lagi nasib beliau di sana gimana. Saya hanya sesalkan kejadian macam itu," ucap dia.
Hidayat menambahkan, pencopotan Arcandra bisa menjadi bumerang bagi Presiden Jokowi dan Indonesia ke depannya. Generasi muda bangsa akan lebih memilih bertahan di luar negeri ketika diminta kembali ke Tanah Air menjalankan tugas negara.
"Cuma yang jadi permasalahan kok bisa, kok bisa nya pun dikaitkan dengan berbagai isu. Beliau sudah kemudian diberhentikan, tidak boleh terulang kembali," tandasnya.
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan, pemerintah harus meminta dan mendengarkan keputusan dari Arcandra. Dalam hal ini Pemerintah harus meminta konfirmasi keputusan dari kewarganegaraan yang dipilih oleh Arcandra.
"Tanya pada beliau maunya bagaimana. Mau jadi warga negara Indonesia (WNI) atau warga negara asing (WNA). Kalau mau jadi WNI, pemerintah dengan bijak, harus melihat itu," ujar Hidayat di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8/2016).
Dia menuturkan, bahwa Jokowi juga harus memperhatikan nasib dari keluarga Arcandra. "Beliau enggak sendiri kan, ada anak dan istrinya. Belum lagi nasib beliau di sana gimana. Saya hanya sesalkan kejadian macam itu," ucap dia.
Hidayat menambahkan, pencopotan Arcandra bisa menjadi bumerang bagi Presiden Jokowi dan Indonesia ke depannya. Generasi muda bangsa akan lebih memilih bertahan di luar negeri ketika diminta kembali ke Tanah Air menjalankan tugas negara.
"Cuma yang jadi permasalahan kok bisa, kok bisa nya pun dikaitkan dengan berbagai isu. Beliau sudah kemudian diberhentikan, tidak boleh terulang kembali," tandasnya.
(kri)