Wiranto Dicap Pelanggar HAM, Ini Tanggapan Akbar Tanjung
Rabu, 27 Juli 2016 - 17:56 WIB
Wiranto Dicap Pelanggar HAM, Ini Tanggapan Akbar Tanjung
A
A
A
JAKARTA - Kritikan terhadap keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengangkat Ketua Umum Partai Hanura Wiranto sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) ditanggapi Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tanjung.
Diketahui, Wiranto dianggap tidak layak menjadi Menko Polhukam karena menurut Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), Wiranto diduga terlibat banyak kasus Hak Asasi Manusia (HAM) saat menjabat Panglima ABRI.
Akbar Tanjung berpendapat, Wiranto belum bisa disebut sebagai pelanggar HAM. "Karena sejauh ini belum ada putusan resmi yang mengatakan ada pelanggaran HAM dari aspek hukum," kata Akbar di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (27/7/2016).
(Baca: Diselimuti Kasus HAM, Kontras Kritik Wiranto Jadi Menteri)
Dengan demikian Akbar mengatakan, belum bisa disebut terjadi pelanggaran HAM saat Wiranto sebagai Panglima ABRI. Terlebih lanjut dia, situasi politik saat 1998 mengharuskan aparat melakukan langkah-langkah.
"Saya kira kita negara hukum. Oleh karena itu berkaitan dengan hal-hal pelanggaran hukum dan berkaitan dengan HAM tentu kita semua serahkan pada petugas hukum," pungkasnya.
Diketahui, Wiranto dianggap tidak layak menjadi Menko Polhukam karena menurut Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), Wiranto diduga terlibat banyak kasus Hak Asasi Manusia (HAM) saat menjabat Panglima ABRI.
Akbar Tanjung berpendapat, Wiranto belum bisa disebut sebagai pelanggar HAM. "Karena sejauh ini belum ada putusan resmi yang mengatakan ada pelanggaran HAM dari aspek hukum," kata Akbar di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (27/7/2016).
(Baca: Diselimuti Kasus HAM, Kontras Kritik Wiranto Jadi Menteri)
Dengan demikian Akbar mengatakan, belum bisa disebut terjadi pelanggaran HAM saat Wiranto sebagai Panglima ABRI. Terlebih lanjut dia, situasi politik saat 1998 mengharuskan aparat melakukan langkah-langkah.
"Saya kira kita negara hukum. Oleh karena itu berkaitan dengan hal-hal pelanggaran hukum dan berkaitan dengan HAM tentu kita semua serahkan pada petugas hukum," pungkasnya.
(maf)
