Imbauan Jokowi di Grup Whatsapp, Mensos Sebut Keputusan Penting
Selasa, 26 Juli 2016 - 13:00 WIB
Imbauan Jokowi di Grup Whatsapp, Mensos Sebut Keputusan Penting
A
A
A
JAKARTA - Imbauan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada para anggota kabinetnya tidak meninggalkan Jakarta mulai tanggal 25-29 Juli 2016 disampaikan melalui grup Whatsapp kabinet kerja.
Imbauan tersebut disampaikan terkait rencana sidang kabinet. Namun, dalam pesan yang disampaikan melalui grup Whatsapp itu tidak dijelaskan secara detail pembahasan dalam sidang kabinet nanti. (Baca: Jokowi Minta Menteri Jangan Tinggalkan Jakarta)
"Kami mendapatkan informasi untuk masing-masing menteri, tidak ke luar daerah, dan ke luar negeri, pada event-event keputusan yang strategis dilaksanakan," ujar Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (26/7/2016).
Menurutnya imbauan itu disampaikan karena akan ada keputusan penting yang disampaikan Jokowi melalui sidang kabinet tersebut. Dia menyontohkan, bisa saja keputusan penting itu terkait rencana kerja pemerintah ataupun rencana strategis (renstra).
"Itu kan yang harus diketahui, real time kebijakan-kebijakan pemerintah seperti apa. Apakah terkait ekonomi, politik, hukum dan keamanan, sosial budaya dan seterusnya ada kewajiban seluruh menteri hadir dalam sidang kabinet paripurna ini," ucapnya.
Imbauan tersebut disampaikan terkait rencana sidang kabinet. Namun, dalam pesan yang disampaikan melalui grup Whatsapp itu tidak dijelaskan secara detail pembahasan dalam sidang kabinet nanti. (Baca: Jokowi Minta Menteri Jangan Tinggalkan Jakarta)
"Kami mendapatkan informasi untuk masing-masing menteri, tidak ke luar daerah, dan ke luar negeri, pada event-event keputusan yang strategis dilaksanakan," ujar Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (26/7/2016).
Menurutnya imbauan itu disampaikan karena akan ada keputusan penting yang disampaikan Jokowi melalui sidang kabinet tersebut. Dia menyontohkan, bisa saja keputusan penting itu terkait rencana kerja pemerintah ataupun rencana strategis (renstra).
"Itu kan yang harus diketahui, real time kebijakan-kebijakan pemerintah seperti apa. Apakah terkait ekonomi, politik, hukum dan keamanan, sosial budaya dan seterusnya ada kewajiban seluruh menteri hadir dalam sidang kabinet paripurna ini," ucapnya.
(kur)
