DPR Imbau BPJS Respons Cepat Perihal Kartu Palsu
Senin, 25 Juli 2016 - 12:18 WIB
DPR Imbau BPJS Respons Cepat Perihal Kartu Palsu
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR Okky Asokawati menyayangkan atas beredarnya Kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) palsu. Menurut Okky, pihak BPJS harus cepat merespons kasus tersebut.
"Bisa saja, kartu palsu BPJS tersebut tidak hanya muncul di Bandung, tapi di daerah lainnya. Karenanya BPJS harus bergerak cepat mengecek di lapangan. Yang pasti kartu BPJS palsu tersebut merugikan masyarakat," kata Okky melalui siaran pers, Senin (25/7/2016).
Sekretaris Dewan Pakar DPP PPP itu mengatakan, munculnya kartu BPJS palsu ini merupakan dampak dari sosialisasi yang tidak paripurna di masyarakat. Masyarakat belum sepenuhnya mengetahui tentang prosedur pendaftaran BPJS.
"Kondisi ini harus menjadi catatan serius manajemen BPJS untuk melakukan pembenahan dan perbaikan. Kartu BPJS palsu jangan dianggap sepele, harus menjadi bahan koreksi manajemen BPJS," jelasnya.
Diakuinya, peristiwa ini juga menunjukkan kinerja Dewan Pengawas (Dewas) BPJS tidak maksimal. Komitmen BPJS yang bakal bekerja maksimal saat uji kelayakan dan kepatutan di DPR, tidak dibuktikan dengan munculnya kartu BPJS palsu.
"Ke depan, BPJS agar lebih meningkatkan perannya dalam melakukan pengawasan. Dewas BPJS harus memastikan ke depan tidak ada lagi kasus serupa muncul di lapangan," tandasnya.
Terbongkarnya kasus kartu BPJS palsu ini setelah pihak kepolisian mengetahui adanya kebenaran terkait adanya informasi tersebut. Kapolres Kota Cimahi AKBP Ade Ary Syam Indradi mengatakan, sejauh ini pihaknya terus melakukan investigasi terkait beredarnya informasi tersebut.
"Bisa saja, kartu palsu BPJS tersebut tidak hanya muncul di Bandung, tapi di daerah lainnya. Karenanya BPJS harus bergerak cepat mengecek di lapangan. Yang pasti kartu BPJS palsu tersebut merugikan masyarakat," kata Okky melalui siaran pers, Senin (25/7/2016).
Sekretaris Dewan Pakar DPP PPP itu mengatakan, munculnya kartu BPJS palsu ini merupakan dampak dari sosialisasi yang tidak paripurna di masyarakat. Masyarakat belum sepenuhnya mengetahui tentang prosedur pendaftaran BPJS.
"Kondisi ini harus menjadi catatan serius manajemen BPJS untuk melakukan pembenahan dan perbaikan. Kartu BPJS palsu jangan dianggap sepele, harus menjadi bahan koreksi manajemen BPJS," jelasnya.
Diakuinya, peristiwa ini juga menunjukkan kinerja Dewan Pengawas (Dewas) BPJS tidak maksimal. Komitmen BPJS yang bakal bekerja maksimal saat uji kelayakan dan kepatutan di DPR, tidak dibuktikan dengan munculnya kartu BPJS palsu.
"Ke depan, BPJS agar lebih meningkatkan perannya dalam melakukan pengawasan. Dewas BPJS harus memastikan ke depan tidak ada lagi kasus serupa muncul di lapangan," tandasnya.
Terbongkarnya kasus kartu BPJS palsu ini setelah pihak kepolisian mengetahui adanya kebenaran terkait adanya informasi tersebut. Kapolres Kota Cimahi AKBP Ade Ary Syam Indradi mengatakan, sejauh ini pihaknya terus melakukan investigasi terkait beredarnya informasi tersebut.
(maf)
