Pemerintah Diminta Petakan Daerah Perbatasan Rawan Perompakan
Senin, 11 Juli 2016 - 15:27 WIB
Pemerintah Diminta Petakan Daerah Perbatasan Rawan Perompakan
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah diminta memetakan daerah perbatasan yang rawan perompakan agar ke depan kasus penyanderaan terhadap anak buah kapal warga negara Indonesia (WNI) tak terulang kembali.
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin menanggapi disanderanya tiga WNI oleh kelompok bersenjata di Perairan Lahad Datu, Sabah, Malaysia belum lama ini.
Kemudian, ujar dia, para pebisnis seharusnya meminta pengawasal terhadap kapal masing-masing saat melintasi daerah rawan perompakan.
"Kan sudah berulangkali perompakan, minta kawal dong," ujarnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (11/7/2016).
Dia juga menyarankan agar uang tebusan pada pembebasan sebelumnya menjadi pembelajaran pada upaya pembebasan berikutnya. "Saya rasa perompak menjadi menarik kalau merompak WNI Indonesia musti dibayar. Itu jadi pembelajaran untuk kita," ungkapnya.
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin menanggapi disanderanya tiga WNI oleh kelompok bersenjata di Perairan Lahad Datu, Sabah, Malaysia belum lama ini.
Kemudian, ujar dia, para pebisnis seharusnya meminta pengawasal terhadap kapal masing-masing saat melintasi daerah rawan perompakan.
"Kan sudah berulangkali perompakan, minta kawal dong," ujarnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (11/7/2016).
Dia juga menyarankan agar uang tebusan pada pembebasan sebelumnya menjadi pembelajaran pada upaya pembebasan berikutnya. "Saya rasa perompak menjadi menarik kalau merompak WNI Indonesia musti dibayar. Itu jadi pembelajaran untuk kita," ungkapnya.
(kri)
