Pemerintah Salurkan Bansos Nontunai di 74 Daerah

JAKARTA - Pemerintah tahun ini menyerahkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp9,8 triliun dan dinaikkan menjadi Rp12,7 triliun tahun 2017. Sementara beras sejahtera sebesar Rp21,9 triliun rupiah.

Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa mengatakan, sebanyak 74 kabupaten kota menjadi proyek percontohan penyerahan bantuan sosial (bansos) PKH dari tunai menjadi nontunai. Perubahan mekanisme ini meningkatkan akses keluarga miskin terhadap pelayanan keuangan inklusif, sekaligus menghilangkan penyalahgunaan bantuan, dan meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan penyaluran dana bansos PKH.

"Presiden telah berkomitmen untuk menghilangkan berbagai praktek penyelewengan dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat miskin. Bantuan sosial dengan nontunai juga bertujuan untuk mengurangi inflasi. Apalagi kalau banyak program bansos menjadi nontunai dan terintegras," ujar Khofifah, Senin (27/6/2016).

Sementara lokasi titik awal pelaksanaan penyaluran bansos nontunai kata dia adalah Kota Malang. Dalam penyaluran ini, pihaknya menggandeng BNI untuk menerbitkan kartu kombo (kartu bisa) yang memiliki multifungsi seperti membeli beras rastra, sembako, bantuan usaha ekonomi produktif, bantuan rumah layak huni dsn program bansos lainnya. (Baca: Mensos Sebut Penyandang LGBT Bisa Direhabilitasi)

"Adanya simbiosis ini maka para penerima bansos PKH juga bisa mendapatkan manfaat selain bisa belanja juga bisa mendapatkan sisa hasil usaha e-Warung Kube PKH," jelasnya.