Pemerintah Bantu Keluarga Kurang Mampu Raih Pendidikan Layak
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah melalui Program Keluarga Harapan (PKH) bertekad membantu para generasi muda dari keluarga tidak mampu agar bisa mengenyam pendidikan yang layak dan berkualitas seperti mereka yang berkecukupan dari sisi ekonomi.
Maka itu, Menteri Sosial (Mensos) Khoifah Indar Parawansa ketika menyerahkan bantuan PKH dan sosial hibah dalam negeri di Kabupaten Gresik, Jatim berpesan bahwa hidup dalam keluarga yang serba kekurangan dari sisi ekonomi tidak boleh menjadi alasan bagi seseorang untuk malas belajar dan putus harapan.
"Lewat berbagai program pendidikan dan pengentasan kemiskinan yang ada sekarang tidak ada kata tidak mungkin untuk menggapai kesuksesan,” ujar Khofifah melalui siaran pers yang diterima Sindonews, Senin (27/6/2016).
Dia menjamin pengucuran dana PKH sampai ke masing-masing penerima. Alasannya, seluruh pemerintah kabupaten kota, secara serius mengawal agar bantuan ini betul-betul sampai kepada yang berhak.
"Terutama rastra yang mestinya terima 15 kilo ya 15 kilo, jangan ada yang mestinya dapat 15 kilo jadi berkurang," ucapnya. (Baca: Kemensos Targetkan Indonesia Bebas Pasung pada 2017)
Menurutnya, di Jawa Timur masyarakat yang menerima PKH sekarang ini hampir 600 ribu orang. "Semua pemerintah kabupaten kota untuk ikut monitor, anggaran pemerintah selain dari kementerian-kementerian lain, selain di konsentrasikan maka ada yang dalam bentuk bantuan sosial PKH," tandasnya.
Maka itu, Menteri Sosial (Mensos) Khoifah Indar Parawansa ketika menyerahkan bantuan PKH dan sosial hibah dalam negeri di Kabupaten Gresik, Jatim berpesan bahwa hidup dalam keluarga yang serba kekurangan dari sisi ekonomi tidak boleh menjadi alasan bagi seseorang untuk malas belajar dan putus harapan.
"Lewat berbagai program pendidikan dan pengentasan kemiskinan yang ada sekarang tidak ada kata tidak mungkin untuk menggapai kesuksesan,” ujar Khofifah melalui siaran pers yang diterima Sindonews, Senin (27/6/2016).
Dia menjamin pengucuran dana PKH sampai ke masing-masing penerima. Alasannya, seluruh pemerintah kabupaten kota, secara serius mengawal agar bantuan ini betul-betul sampai kepada yang berhak.
"Terutama rastra yang mestinya terima 15 kilo ya 15 kilo, jangan ada yang mestinya dapat 15 kilo jadi berkurang," ucapnya. (Baca: Kemensos Targetkan Indonesia Bebas Pasung pada 2017)
Menurutnya, di Jawa Timur masyarakat yang menerima PKH sekarang ini hampir 600 ribu orang. "Semua pemerintah kabupaten kota untuk ikut monitor, anggaran pemerintah selain dari kementerian-kementerian lain, selain di konsentrasikan maka ada yang dalam bentuk bantuan sosial PKH," tandasnya.
(kur)