Ahok Kaitkan Jokowi dengan Pengembang, Ini Reaksi Hanura
Jum'at, 24 Juni 2016 - 10:59 WIB
Ahok Kaitkan Jokowi dengan Pengembang, Ini Reaksi Hanura
A
A
A
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) diminta menjelaskan makna pernyataannya yang mengatakan bahwa Joko Widodo (Jokowi) tidak akan menjadi presiden jika tanpa bantuan pengembang.
Sekretaris Fraksi Partai Hanura di DPR RI Dadang Rusdiana berpendapat, makna dari pernyataan itu perlu dijelaskan Ahok.
"Apakah pengembang memberikan bantuan kampanye atau dengan pengembang pembangunan di Jakarta lebih baik, dan itu menjadi poin bagus bagi Pak Jokowi," ujar Dadang saat dihubungi, Jumat (24/6/2016).
Menurut dia, bantuan perorangan maupun lembaga ke pemerintah daerah tidak melanggar undang-undang, karena sudah ada aturannya. Sehingga, bantuan perorangan itu dianggapnya bukan suatu aib.
"Yang enggak boleh itu bantuan diberikan kepada Pak Jokowi saat jadi gubernur agar keputusan gubernur menguntungkan pengembang, itu yang tidak boleh, dan kita melihat bahwa selama ini Pak Jokowi orangnya bersih, termasuk Pak Ahok," kata anggota Komisi X DPR ini.
Diberitakan sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membuat pernyataan mengejutkan terkait Jokowi. (Baca juga: Ahok: Tanpa Pengembang Jokowi Tidak Bisa Jadi Presiden).
Dalam proses rapat antara Jakarta Propertindo mengenai Alat Keruk Lumpur Waduk Pluit bersama jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, yang videonya tersebar luas di Youtube dengan judul 26 Mei 2015 Gub Basuki T Purnama menerima paparan dari Jak Pro, Ahok mengatakan,"Pak Jokowi tidak akan bisa jadi presiden kalau mengandalkan APBD. Saya ngomong jujur kok. Jadi selama ini kalau bapak-bapak ibu-ibu, semua yang terbangun sekarang, rumah susun, jalan inspeksi, waduk, itu semua (bantuan) pengembang."
Sekretaris Fraksi Partai Hanura di DPR RI Dadang Rusdiana berpendapat, makna dari pernyataan itu perlu dijelaskan Ahok.
"Apakah pengembang memberikan bantuan kampanye atau dengan pengembang pembangunan di Jakarta lebih baik, dan itu menjadi poin bagus bagi Pak Jokowi," ujar Dadang saat dihubungi, Jumat (24/6/2016).
Menurut dia, bantuan perorangan maupun lembaga ke pemerintah daerah tidak melanggar undang-undang, karena sudah ada aturannya. Sehingga, bantuan perorangan itu dianggapnya bukan suatu aib.
"Yang enggak boleh itu bantuan diberikan kepada Pak Jokowi saat jadi gubernur agar keputusan gubernur menguntungkan pengembang, itu yang tidak boleh, dan kita melihat bahwa selama ini Pak Jokowi orangnya bersih, termasuk Pak Ahok," kata anggota Komisi X DPR ini.
Diberitakan sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membuat pernyataan mengejutkan terkait Jokowi. (Baca juga: Ahok: Tanpa Pengembang Jokowi Tidak Bisa Jadi Presiden).
Dalam proses rapat antara Jakarta Propertindo mengenai Alat Keruk Lumpur Waduk Pluit bersama jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, yang videonya tersebar luas di Youtube dengan judul 26 Mei 2015 Gub Basuki T Purnama menerima paparan dari Jak Pro, Ahok mengatakan,"Pak Jokowi tidak akan bisa jadi presiden kalau mengandalkan APBD. Saya ngomong jujur kok. Jadi selama ini kalau bapak-bapak ibu-ibu, semua yang terbangun sekarang, rumah susun, jalan inspeksi, waduk, itu semua (bantuan) pengembang."
(zik)
