Komisi I Nilai Pembentukan Intelijen Pertahanan Belum Mendesak
Kamis, 23 Juni 2016 - 18:52 WIB
Komisi I Nilai Pembentukan Intelijen Pertahanan Belum Mendesak
A
A
A
MANADO - Wacana Pembentukan Badan Intelijen Pertahanan (BIP) bentukan Kementerian Pertahanan (Kemhan) di nilai Komisi I DPR belum mendesak.
"Soal rencana dibentuknya intelijen pertahanan, memang Menteri pertahanan (Menhan) punya ide tapi Wapres Pak Jusuf Kalla juga rasanya kurang berkenan dengan ide itu," ujar Wakil Ketua Komisi I Hanafi Rais saat berkunjung ke Kota Manado, Kamis (23/6/2016).
Menurut dia, kalau pemerintah saja kurang mendukung, DPR tidak akan membahasnya. Bagi DPR semua sesuai dengan undang-undang yang berlaku yaitu Undang-undang Pertahanan Negara dan melalui Badan Intelijen Negara (BIN), selama ini fungsi intelijen yang sudah dijalankan di bawah koordinator BIN.
"Semestinya tidak perlu dibentuk lembaga atau badan baru," kata Rais.
Hanafi menambahkan, berkaitan dengan isu pergantian Kepala BIN di media sosial masih sebatas isu. Dia menilai, kinerja Kepala BIN Sutiyoso saat ini masih baik, seperti menangkap koruptor kakap, berhasil membuat turun kelompok pemberontak di Aceh, dan sementara melakukan pendekatan serta penyelesaian kasus Papua, termasuk kelompok Santoso di Poso.
"Saya pikir beri waktu kepada Kabin untuk menyelesaikan tugasnya dengan baik," tambah dia.
Diketahui, kunjungan kerja (Kunker) Komisi I DPR di Kota Manado membahas terkait rencana penggabungan TVRI dan RRI. Pertemuan yang dilangsungkan di Aula TVRI Sulut dipimpin Hanafi Rais, selaku ketua tim dan juga Wakil Ketua Komisi I.
"Soal rencana dibentuknya intelijen pertahanan, memang Menteri pertahanan (Menhan) punya ide tapi Wapres Pak Jusuf Kalla juga rasanya kurang berkenan dengan ide itu," ujar Wakil Ketua Komisi I Hanafi Rais saat berkunjung ke Kota Manado, Kamis (23/6/2016).
Menurut dia, kalau pemerintah saja kurang mendukung, DPR tidak akan membahasnya. Bagi DPR semua sesuai dengan undang-undang yang berlaku yaitu Undang-undang Pertahanan Negara dan melalui Badan Intelijen Negara (BIN), selama ini fungsi intelijen yang sudah dijalankan di bawah koordinator BIN.
"Semestinya tidak perlu dibentuk lembaga atau badan baru," kata Rais.
Hanafi menambahkan, berkaitan dengan isu pergantian Kepala BIN di media sosial masih sebatas isu. Dia menilai, kinerja Kepala BIN Sutiyoso saat ini masih baik, seperti menangkap koruptor kakap, berhasil membuat turun kelompok pemberontak di Aceh, dan sementara melakukan pendekatan serta penyelesaian kasus Papua, termasuk kelompok Santoso di Poso.
"Saya pikir beri waktu kepada Kabin untuk menyelesaikan tugasnya dengan baik," tambah dia.
Diketahui, kunjungan kerja (Kunker) Komisi I DPR di Kota Manado membahas terkait rencana penggabungan TVRI dan RRI. Pertemuan yang dilangsungkan di Aula TVRI Sulut dipimpin Hanafi Rais, selaku ketua tim dan juga Wakil Ketua Komisi I.
(kri)
