Usut Dana Teman Ahok, PAN Tolak Pemimpin Manipulatif

JAKARTA - Persoalan yang diungkap sejumlah mantan Teman Ahok perlu ditindaklanjuti pihak terkait. Bahkan mantan Teman Ahok berencana meminta bantuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membongkar dugaan aliran dana Rp30 miliar ke Teman Ahok dari pengembang proyek reklamasi teluk Jakarta.

Salah satu bentuk menindaklanjuti yang diungkap mantan Teman Ahok tersebut dengan mengaudit keuangan Teman Ahok terkait pegumpulan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk mendukung Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau biasa disapa Ahok dalam Pilkada 2017.

Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di DPR Yandri Susanto mengatakan, justru calon kepala daerah dari jalur perseorangan seperti Ahok harusnya mendapatkan perhatian khusus dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Karena dia (independen) kan lepas dari sangkut paut lembaga politik lain," ujar Yandri, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (23/6/2016).

Dia mengingatkan, seharusnya Teman Ahok dalam bekerja mengedepankan faktor kejujuran. Apalagi terkait mencari seorang pemimpin Jakarta ke depan. (Baca: Pengakuan Teman Ahok Kuatkan Dugaan Aliran Dana Rp30 M)

"Kita tidak mau pimpinan yang manipulatif, katanya relawan, tapi dibayar," ucapnya.