DPR Minta Tito Karnavian Jelaskan Beberapa Kasus Ini
DPR Minta Tito Karnavian Jelaskan Beberapa Kasus Ini
A
A
A
JAKARTA - Calon tunggal Kapolri Komisaris Jenderal Tito Karnavian diminta menjelaskan mengenai sejumlah persoalan saat dirinya menjabat Kepala Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri.
Adapun sejumlah persoalan itu adalah kasus salah tangkap 15 orang saat operasi Jalin Janto 2010, penembakan dua orang tanpa identitas pada operasi di Cawang tahun 2010. (Baca juga: Komisi III DPR Punya 74 Pertanyaan untuk Tito Karnavian)
Kemudian, operasi pasca perampokan CIMB Medan tahun 2010 yang menewaskan tiga orang, serta penggerebekan gembong teroris Noordin M Top yang menewaskan empat orang.
"Dan lain sebagainya yang perlu saudara klarifikasi dan jelaskan dalam forum ini," kata Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) Tito sebagai calon Kapolri, di Ruang Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (23/6/2016).
Selain dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), skandal perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia juga ditanyakan kepada Tito Karnavian.
"Kasus Freeport yang sempat membuat heboh DPR ini dan beberapa teman yang mulia di ruang ini, sibuk bersidang karena nama saudara disebut-sebut dalam transkip pembicaraan antara para pihak di forum MKD (Mahkamah Kehormatan Dewan), ini harus saudara jelaskan juga," tutur politikus Partai Golkar ini.
Kendati demikian, Bambang mengaku sejauh ini tidak ada satu pun pengaduan masyarakat ke Komisi III DPR tentang penilaian miring terhadap sosok Tito.
Adapun sejumlah persoalan itu adalah kasus salah tangkap 15 orang saat operasi Jalin Janto 2010, penembakan dua orang tanpa identitas pada operasi di Cawang tahun 2010. (Baca juga: Komisi III DPR Punya 74 Pertanyaan untuk Tito Karnavian)
Kemudian, operasi pasca perampokan CIMB Medan tahun 2010 yang menewaskan tiga orang, serta penggerebekan gembong teroris Noordin M Top yang menewaskan empat orang.
"Dan lain sebagainya yang perlu saudara klarifikasi dan jelaskan dalam forum ini," kata Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) Tito sebagai calon Kapolri, di Ruang Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (23/6/2016).
Selain dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), skandal perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia juga ditanyakan kepada Tito Karnavian.
"Kasus Freeport yang sempat membuat heboh DPR ini dan beberapa teman yang mulia di ruang ini, sibuk bersidang karena nama saudara disebut-sebut dalam transkip pembicaraan antara para pihak di forum MKD (Mahkamah Kehormatan Dewan), ini harus saudara jelaskan juga," tutur politikus Partai Golkar ini.
Kendati demikian, Bambang mengaku sejauh ini tidak ada satu pun pengaduan masyarakat ke Komisi III DPR tentang penilaian miring terhadap sosok Tito.
(dam)
Explore More