Demokrat Prihatin Kasus Saipul Jamil Makin Coreng Wajah Peradilan
Jum'at, 17 Juni 2016 - 12:53 WIB
Demokrat Prihatin Kasus Saipul Jamil Makin Coreng Wajah Peradilan
A
A
A
JAKARTA - Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) Rohadi menunjukkan bahwa penegakan hukum di Indonesia masih sarat korupsi.
Anggota Komisi III DPR Didik Mukrianto mengaku prihatin atas kasus tersebut. Terlebih, sumber uang suap untuk Panitera PN Jakut itu berasal dari pedangdut Saipul Jamil terdakwa perkara tindak pidana pencabulan.
"Dalam konteks itu kita sangat prihatin harusnya ini tidak terjadi, kebetulan Saipul Jamil adalah publik figur. Ini menambah deretan penegakan hukum yang sarat kepentingan, sarat korupsi," ujar Didik di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (17/6/2016).
Kendati demikian, Sekretaris Fraksi Partai Demokrat di DPR ini menghargai hasil putusan majelis hakim dalam persidangan kasus asusila Saipul Jamil.
Dia pun berpendapat, jika majelis hakim juga terlibat berdasarkan hasil penyidikan KPK nantinya, maka harus diusut secara tuntas. Sebab, hal demikian menunjukkan bahwa mafia peradilan masih sangat subur.
Menurut dia, mafia peradilan harus diberantas. "Kami Komisi III dan Fraksi Demokrat mendukung sepenuhnya menutup ruang korupsi dan mengembalikan marwah keadilan kepada arah yang tepat," pungkasnya.
Anggota Komisi III DPR Didik Mukrianto mengaku prihatin atas kasus tersebut. Terlebih, sumber uang suap untuk Panitera PN Jakut itu berasal dari pedangdut Saipul Jamil terdakwa perkara tindak pidana pencabulan.
"Dalam konteks itu kita sangat prihatin harusnya ini tidak terjadi, kebetulan Saipul Jamil adalah publik figur. Ini menambah deretan penegakan hukum yang sarat kepentingan, sarat korupsi," ujar Didik di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (17/6/2016).
Kendati demikian, Sekretaris Fraksi Partai Demokrat di DPR ini menghargai hasil putusan majelis hakim dalam persidangan kasus asusila Saipul Jamil.
Dia pun berpendapat, jika majelis hakim juga terlibat berdasarkan hasil penyidikan KPK nantinya, maka harus diusut secara tuntas. Sebab, hal demikian menunjukkan bahwa mafia peradilan masih sangat subur.
Menurut dia, mafia peradilan harus diberantas. "Kami Komisi III dan Fraksi Demokrat mendukung sepenuhnya menutup ruang korupsi dan mengembalikan marwah keadilan kepada arah yang tepat," pungkasnya.
(kri)
